Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 121
Menurut Yasonna, yang bisa diubah menggunakan PP dalam Omnibus Law RUU
Cipta Kerja adalah Peraturan Daerah (Perda). Dalam artian, Perda tidak boleh
bertentangan dengan UU di atasnya seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan PP.
"Kalau bertentangan, kita cabutnya tidak melalui eksekutif review seperti dulu. Kalau
dulu Kemendagri membuat eksekutif review kemudian melalui keputusan Mendagri
dibatalin, tidak bisa. Harus melalui misalnya, Perda itu kan produk perundang-
undangan. Di atasnya ada Perpres di atasnya ada PP. Undang undang nanti setelah
kita lihat peraturan ini ya pembatalannya melalui peraturan perundang-undangan di
atasnya," sambungnya.
Yasonna mengatakan, tidak perlu ada revisi ulang terhadap RUU Omnibus Law Cipta
Kerja. Sebab, perbaikan tersebut akan dibahas di DPR.
"Nanti di DPR akan diperbaiki. Itu hal teknis," kata Yasonna.
Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja Bab XIII Pasal 170 Ayat 1, disebutkan jika dalam
rangka percepatan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang
mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-
undang ini.
Selanjutnya, dalam ayat (2) diperjelas bahwa Perubahan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam ayat (3) disebutkan bahwa Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi
dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Page 120 of 185.
