Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 69
Title HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI TENTANG OMNIBUS LAW
Media Name viva.co.id
Pub. Date 19 Februari 2020
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1200599-hal-hal-yang-perlu-diketa hui-tentang-
Page/URL
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Upaya pemerintah untuk menyederhanakan izin investasi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat melalui `Omnibus Law` justru dinilai kontraproduktif.
Hal itu diutarakan oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(INDEF), Bhima Yudhistira.
Ia mengatakan kluster peraturan ketenagakerjaan dalam Omnibus Law bermasalah
sejak awal akibat proses pembahasan yang tidak transparan, mengundang polemik
secara substantif dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan, seperti ancaman
mogok kerja, dan aksi-aksi lain yang bisa berdampak dalam jangka menengah
panjang.
"Menurut saya sudah cacat sejak di awal karena pada waktu draf itu sebenarnya
harusnya melakukan konsultasi juga, konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait,
karena ini menyangkut 130 juta angkatan kerja di Indonesia, akan terdampak
semua," kata Bhima kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon.
Omnibus Law, atau perampingan aturan, sesungguhnya terdiri dari beberapa
Rancangan Undang-Undang (RUU), atau yang juga dikenal sebagai `kluster` terkait
beberapa sektor, dimana secara keseluruhan berpotensi mengubah lebih dari 1.000
pasal-pasal dalam 79 Undang-Undang yang berlaku, termasuk UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan.
Dalam wawancara ekslusif dengan BBC pada akhir Januari, Presiden Joko Widodo
menargetkan agar Omnibus Law disahkan pada pertengahan tahun ini.
DPR RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 yang terdiri
dari 50 RUU yang akan dibahas. Empat diantaranya adalah RUU yang termasuk
dalam kategori `Omnibus Law`, termasuk RUU Cipta Kerja.
Draf RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR pada pekan lalu dan bertujuan untuk
menyerap tenaga kerja Indonesia serta mendorong pertumbuhan perekonomian.
Namun, pasal-pasal yang tercantum di dalamnya telah mengundang perdebatan
publik, termasuk kritikan bahwa pembahasan awal perancangan hanya melibatkan
pihak pengusaha dan tidak melibatkan serikat pekerja sehingga secara substantif
menjadi berat sebelah.
Page 68 of 185.
