Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 73
Title GUGAT UU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN, ASPATAKI AKAN TERUS BERJUANG DI MK
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://www.beritasatu.com/nasional/600954/gugat-uu-perlindungan-peker ja-migran-
Page/URL
aspataki-akan-terus-berjuang-di-mk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) siap
memperjuangkan kepentingan para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Perjuangan ini akan dilakukan Aspataki lewat pengajuan uji materi UU No 18 Tahun
2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Ada tiga pasal tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
digugat Aspataki ke Mahkamah Konstitusi.
Saiful Mashud selaku Ketua Umum Aspataki mengatakan selama UU No 39/2004
swasta alias PPTKIS sangat sering dihadapkan dengan permasalahan TKI baik pra
penempatan, semasa penempatan, ataupun purnapenempatan. Ketika UU 39/2004
dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkanya UU No 18/2017, maka swasta
alias/P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) sudah bisa bernafas
lega karena substansi perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 82 UU
39/2004 tidak diakomodir dalam pasal pasal UU 18/2017.
Namun menurut Aspataki dikatakan Saiful, hal itu jelas merugikan para pekerja
migran Indonesia.
"Kenapa saya bilang begitu. Jadi kalau pekerja migran ini bekerja kemudian di sana
pindah hingga tidak sama dengan perjanjian kerjanya, pindah itu bisa saja kita tidak
tahu, bisa saja karena memang kepingin pindah atau majikannya yang
memindahkan dan pekerja migrannya setuju tapi kita (Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran) di sini dipidana, padahal ini tidak terjadi di Indonesia, dan sudah
bukan kewenangan Perusahaan. Jadi kalau kita kembali pada hukum ajaran pidana
Indonesia, jelas kita tidak bisa diadili karena kita tidak melakukan apa-apa di sini.
Hal itu yang kami perjuangkan melalui MK agar para pekerja migran Indonesia yang
bekerja diluar negeri bisa memperoleh keadilan," jelas Saiful dalam keterangannya,
Rabu (19/2/2020).
Ditambahkan Saiful, dengan adanya UU No 18 tahun 2017 ini, perusahaan
penempatan tenaga kerja Indonesia jadi terbatas ruang geraknya. Hal ini lantaran
aturan dari Undang Undang ini kewenangan yang dahulu biasa dilakukan oleh
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran diambil alih oleh Pemerintah.
"Dulu, perusahaan merekrut, membekali dengan pelatihan, mengurus dokumen
seperti pasport, visa sampai pemeriksaan kesehatan. Namun sekarang semua
diambil alih pemerintah lewat Layanan Terpadu satu Atap (LTSA). Sampai saat ini,
Page 72 of 185.
