Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 70
Walaupun demikian, Bhima menjelaskan bahwa perubahan dalam kluster
ketenagakerjaan itu dapat berdampak kepada ke-dua sisi akibat beberapa alasan.
"Saya sih melihatnya dua sisi, baik pengusahanya menjadi tidak pasti karena ada
perubahan sistematika pengupahan, ada perubahan-perubahan yang mendasar
terkait pertimbangan cuti, kemudian pertimbangan pesangon, sementara di
pekerjanya juga menciptakan apa yang disebut job insecurity, jadi tidak ada
kepastian kerja," kata Bhima.
Mengapa Omnibus Law dianggap `dapat menciptakan job insecurity`?
Pada satu sisi, ujar Bhima, formulasi kenaikan upah minimun dalam rancangan
hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,
yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Kalau pertumbuhan ekonomi daerah-nya positif, nggak ada masalah. Tapi kalau
pertumbuhan ekonomi daerah-nya negatif, berarti upah tahun berikutnya akan
berkurang. Itu akan lebih rendah daripada upah tahun sebelumnya. Ini juga
akhirnya kan akan mempengaruhi daya beli pekerja," kata Bhima.
Peniliti INDEF itu juga menjelaskan bahwa peraturan lain yang juga menjadi
perhatian adalah terkait tenaga kerja asing, terutama pada sektor start-up, yang
sebelumnya tidak ada di UU Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, tambah Bhima, substansi yang lainnya juga berkaitan sama adanya
"pemanis" atau sweetener yang dinilai kontradiktif.
"Jadi kan Omnibus Law ini ingin mencari titik tengah, tetapi titik tengahnya ternyata
cukup aneh, karena yang namanya "pemanis" atau sweetener itu dalam pasal
jaminan sosial, ini pemanis atau semacam gaji tambahan ini, yang pertama dia
berlaku untuk pekerja sebelum adanya UU Cipta Kerja. Yang artinya pekerja
kedepannya, pasca UU di sahkan, itu tidak mendapatkan fasilitas yang sama," ujar
Bhima.
Ia menambahkan bahwa beberapa hal lain seperti cuti dan juga outsourcing , atau
ahli daya, juga dapat merugikan pekerja. Outsourcing yang tidak dibatasi dapat
menimbulkan kondisi dimana perusahaan mendahulukan pegawai kontrak tanpa
bisa menjadi pegawai tetap.
"Jadi ini yang menimbulkan justru job insecurity. Jadi banyak pasal-pasal lainnya di
kluster ketenagakerjaan yang diliat satu per satu justru menurut saya itu
kontraproduktif dan tidak mencerminkan hubungan industrial yang baik antar
pengusaha dan pekerja," ujar Bhima.
Di antara pihak yang menolak adalah dari elemen masyarakat seperti serikat
Page 69 of 185.
