Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 72
Bhima.
Lebih lagi, hal ini juga beririsan dengan otonomi daerah dan otoritas pemerintah
pusat.
Upaya sinkronisasi peraturan, meningkatkan kekhawatiran terkait otoritas
tersentralisasi
Salah satu pasal dalam RUU Cipta Kerja juga menuai kritik terkait kewenangan
pemerintah pusat yang bisa mengubah ketentuan dalam UU tersebut maupun UU
lain melalui Peraturan Pemerintah.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pasal tersebut, yaitu nomor 170,
akan diperbaiki di DPR.
"Pokoknya prinsipnya tidak boleh ada PP yang mengubah Undang-Undang," kata
Mahfud kepada wartawan pada Selasa (18/02).
Page 71 of 185.
