Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 75
Title OMNIBUS LAW DINILAI ANCAM PERS, MAHFUD MD: ITU NANTI DIPERBAIKI
Media Name tempo.co
Pub. Date 19 Februari 2020
https://nasional.tempo.co/read/1309499/omnibus-law-dinilai-ancam-pers- mahfud-md-
Page/URL
itu-nanti-diperbaiki
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan
tidak boleh ada pengekangan kebebasan pers, termasuk dalam draf Omnibus Law
RUU Cipta Kerja.
"UU ini untuk mempermudah, kok malah mau mengekang kebebasan pers. Itu tidak
boleh," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 18 Debruari
2020.
Mahfud memastikan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang muatannya dinilai
sebagai upaya pengekangan terhadap kebebasan pers akan dibenahi. "Itu nanti
diperbaiki. Pokoknya gini, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
membahas dan tidak boleh pengekangan terhadap kebebasan pers," kata dia.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk
kalangan pers karena dinilai menjadi upaya pengekangan terhadap kebebasan pers.
Berbagai organisasi pers bersuara, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan
LBH Pers. Salah satu muatan yang dipersoalkan LBH Pers adalah menyangkut
definisi tenaga kerja. Dalam aturan saat ini, ada struktur perusahaan media dan
wartawan.
Sementara dalam Omnibus Law, ada isu bahwa struktur ini berubah menjadi setara
lewat kemitraan. "Ini akan menjadi tanda tanya, bagaimana pemberi dan penerima
kerja memposisikan dirinya?" kata Anggota Dewan Pengurus LBH Pers Ahmad
Fathanah dalam diskusi upah layak jurnalis di Kantor LBH Pers, Jakarta Selatan,
Minggu, 26 Januari 2020.
Mereka juga menyoroti RUU Cipta Kerja karena selain mengatur soal investasi, RUU
itu merevisi sejumlah pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mahfud
mengaku sudah berbicara dengan Dewan Pers dan mempersilakan untuk
mengajukan keberatan terhadap muatan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dinilai
mengekang kebebasan pers. "Saya sudah bicara dengan Dewan Pers, silakan
sampaikan ke DPR mana-mana yang isinya tidak disetujui. Kalau itu soal setuju
tidak setuju, dibahas ke DPR," kata dia.
Page 74 of 185.
