Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 100
mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi agregat masyarakat.
Juga menurutnya, kenaikan itu akan berdampak pada daya saing daerah terutama
dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Gorontalo. Apalagi
menurutnya, jika daerah tidak mampu menyeimbangi kenaikan UMP dengan
kompensasi lain, misalnya perbaikan infrastruktur.
Sehingga menurut Boby, kenaikan itu harus dibarengi dengan beberapa kebijakan
yang dapat memimimalisir dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya
memprioritaskan perbaikan kualitas infrastruktur sebagai syarat dalam menarik
investor.
"Pemerintah juga harus membenahi dan mempermudah regulasi dalam proses
perizinan usaha," ujarnya.
Lebih dari itu, Boby juga mengungkapkan, saat ini kurang dari 60 persen
perusahaan yang menerapkan UMP. Maka untuk meningkatkan rasio itu, sebaiknya
pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan intensif bagi perusahaan
tersebut.
"Bentuknya bisa intensif pajak maupun retribusi daerah," katanya.
Selain itu, agar tingkat pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, pemerintah harus lebih
serius mendorong perbaikan kualitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri
Kecil Menengah (IKM).
Pemerintah menurutnya harus melihat ulang beberapa regulasi terkait
pengembangan UKM dan IKM di Provinsi Gorontalo.
"Dewan pengupahan sebaiknya mulai berupaya untuk merumuskan upah minimum
sektoral agar mekanisme pengupahan lebih sesuai dengan kondisi sektor,"
tutupnya.
Page 99 of 141.
