Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 101

Title          MINIMALISIR ISU PMI, KEMNAKER PERKUAT PERAN DAN TUGAS ATASE KETENAGAKERJAAN
               Media Name     suara.com
               Pub. Date      29 Oktober 2019
                              https://www.suara.com/news/2019/10/29/154230/minimalisir-isu-pmi-kemna ker-
               Page/URL
                              perkuat-peran-dan-tugas-atase-ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Berbagai isu atau permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (PMI)
               di luar negeri diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan. Sehubungan itu,
               salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
               adalah melakukan penguatan peran dan tugas Atase Ketenagakerjaan (Atnaker),
               termasuk dengan pengaturan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsinya di
               negara-negara penempatan.

               Hal itu antara lain diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK
               Kemnaker, Aris Wahyudi, seusai penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama
               bertema "Peningkatan PMI secara Nonprosedural, Tindak Pidana Perdagangan
               Orang, Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan
               Penguatan Atnaker" yang diadakan di Jakarta, Senin (28/10/2019).

               Aris mengatakan, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017, tugas perlindungan PMI selama
               bekerja menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia melalui Atnaker.
               Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perlindungan PMI selama bekerja, peran dan
               tugas Atnaker di negara tujuan penempatan menjadi sangat signifikan.

               "Dengan disahkannya UU 18 tahun 2017, peran Atnaker yang selama ini
               dikonotasikan hanya mengurusi PMI dan kelembagaannya pun di bawah PPTKLN,
               maka ke depan Atnaker ini menjadi wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-
               negara penempatan," kata Aris Wahyudi.

               Lebih jauh, Aris mengemukakan data survei World Bank tahun 2016, yang antara
               lain menunjukkan bahwa sebanyak 48% persen dari sekitar 9 juta PMI yang bekerja
               ke luar negeri bekerja secara non-prosedural. Bahkan, mayoritas PMI tersebut
               adalah perempuan yang notabene sangat rentan terhadap permasalahan.

               "Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memikirkan bersama, mencari solusi yang
               tepat terkait isu yang menimpa PMI perempuan. Sebab nyatanya, tidak sedikit PMI
               perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers," ujar
               Aris.

               "Munculnya kasus-kasus tindak perdagangan orang (TPO), pelecehan
               seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini, sesungguhnya
               dapat diminimalisir, apabila upaya perlindungan yang berbasis gender perspektif



                                                      Page 100 of 141.
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106