Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 102
dapat dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi program/kegiatan,"
sambungnya.
Sementara itu, Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
(PTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana menyatakan, peran utama Atnaker idealnya ada
empat. Pertama adalah melindungi PMI; kedua, memberi masukan dalam
penyusunan kebijakan di negaranya; ketiga, harus bisa membangun hubungan baik
dengan stakeholder di negara penempatan; dan keempat, mempromosikan bidang-
bidang ketenagakerjaan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara
penempatan.
"Jadi, semua peran itu harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa
merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus (pada) perlindungan pekerja
migran," kata Eva.
Tapi memang, diakui Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, dan hingga saat ini
belum terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran
belum bisa men-support Atnaker secara ideal. Menurutnya pula, apabila Atnaker
mampu menjalankan peran utama yang dikembangkan ILO, diyakini berbagai kasus
yang menimpa PMI di luar negeri bisa diminimalisir.
Hingga saat ini, Eva mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki 13
Atase/Kepala Bidang/Staf Teknis Ketenagakerjaan yang tersebar di 12 negara,
antara lain yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Hong
Kong, Yordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Taiwan.
Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak
untuk pencegahan PMI nonprosedural. Selain Kemnaker, penandatanganan tersebut
dilakukan oleh perwakilan K/L terkait, di antaranya Kemdagri, Kepolisian, Kemkes,
BNP2TKI, Kemlu, BNSP, dan lainnya.
"Komitmen bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI, khususnya PMI
perempuan, benar-benar bisa terlaksana," tutup Eva.
Page 101 of 141.
