Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019

Sedangkan inflasi Provinsi Gorontalo pada triwulan II 2019 tercatat berada di angka
3,07 persen.

BI menulis, berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi Gorontalo
didorong oleh kelompok "volatile food", atau perkembangan harga komoditas
pangan. Sedangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sisi
konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi yang tidak optimal.

Dengan akumulasi persentasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang hanya ada di
angka 9,76 persen, kenaikan upah yang direkomendasikan oleh dewan pengupahan
itu dinilai telalu tinggi.

Namun bagaikan memakan buah simalakama, penerapan UMP memang serba salah.
Jika diterapkan berimbas pada dunia usaha. Jika tidak, Gorontalo akan dianggap
tidak mematuhi surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI. Apalagi
penetapannya menggunakan formula perhitungan upah minimum yang merupakan
program strategis nasional.

Wakil Ketua Depeprov, Suwitno Imran, mengungkapkan angka yang diusulkan oleh
pihaknya memang sudah berdasarkan regulasi dengan niat agar Gorontalo keluar
dari tujuh provinsi yang disorot oleh Kemenaker RI karena belum menerapkan UMP
sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di bawah tahun 2015.

Menurutnya, KHL yang pernah dilakukan pada 2015 belum seratus persen
diselesaikan, sehingga masih ada hutang nilai sebesar 8,47 persen yang harus
diterapkan ke dalam UMP Gorontalo hingga batas waktu 2020.

"Penetapan UMP di tahun 2020 harus sudah mengakomodir nilai tersebut, dan itu
perintah tegas Kemenaker melalui surat edaran. Dan ini wajib," katanya, Selasa
(29/10).

Sebesar 16,98 persen yang direkomendasikan sebagai angka kenaikan UMP di
Gorontalo itu menurutnya, sebagai akumulasi dari kenaikan 8,51 persen yang
diusulkan oleh Kemenaker, dan 8,47 sebagai angka yang merupakan nilai sisa dari
survey KHL kemarin.

"Kami ini hanya ingin agar Provinsi Gorontalo taat terhadap regulasi karena ini akan
membahayakan kepala daerah jika tidak taat terhadap aturan yang memang sudah
dikeluarkan," katanya lagi.

Bobby Rantow Payu, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
mengungkapkan, peran UMP terhadap pertumbuhan ekonomi bagaikan pisau
bermata dua. Di satu sisi, kenaikan UMP menjadi harapan untuk menaikan daya beli
masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama dari
komponen konsumsi.

Sedangkan di sisi lain, kenaikan itu berpotensi menambah pengangguran yang

Page 98 of 141.