Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 84
Title DFW INDONESIA : PEMERINTAH PERLU ATASI DISKRIMINASI AWAL KAPAL PERIKANAN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 29 Oktober 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191029/99/1164426/dfw-indonesia-peme rintah-
Page/URL
perlu-atasi-diskriminasi-awal-kapal-perikanan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia meminta
pemerintah memberlakukan instrumen dan aturan ketenagakerjaan bagi awak kapal
perikanan (AKP). Pasalnya, masih banyak diskriminasi yang terjadi.
Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh. Abdi Suhufan menyebut bentuk
diskriminasi yang diterima AKP selama ini terkait dengan sistem pengupahan yang di
bawah upah minimum provinsi (UMP), kelebihan jam kerja, dan perjanjian kerja laut
yang belum berlaku secara efektif.
"Perlakuan diskriminasi yang diterima oleh AKP sudah cukup lama sehingga
merugikan AKP," ujarnya, Selasa (29/10/2019).
Abdi mengatakan pengupahan bagi AKP mayoritas diberikan dengan sistem bagi
hasil. Adapun pengupahan dengan sistem gaji lebih banyak dilakukan di bawah
standar UMP, padahal risiko pekerjaan di atas kapal perikanan lebih besar dari pada
bekerja di darat.
Di Provinsi Sulawesi Utara misalnya, UMP saat ini senilai Rp3 juta per bula , tapi
beberapa perusahaan perikanan masih memberi upah antara Rp2-2,5 juta kepada
AKP.
"Bahkan, di Jawa Tengah ditemukan AKP yang mendapat upah Rp300.000 per bulan
dari pemilik kapal," sebutnya.
Abdi menambahkan penanganan ketenagakerjaan yang berdampak terhadap
kesejahteraan bagi AKP ini menjadi penting dalam mendorong perbaikan sektor
perikanan tangkap.
perikanan.
Page 83 of 141.
