Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019

organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan
untuk responsif terhadap permasalahan korban TPPO ini.

Mesklpun tidak ada tercantum dalam rencana kerja anggaran (RKA), kata dia, tetapi
telah menjadi tanggungjawab bersama menangani apabila terjadi kasus ini, "Kita
harus bergerak cepat mengatasi adanya kasus TPPO ini. Makanya kami selalu
menginstruksikan kepada OPD terkait untuk respon terhadap permasalahan TPPO ini
walaupun tidak ada dalam RKA," tambahnya.

Paling tidak, kata dia, Pemkab Nunukan berusaha meminimalisasi korbannya karena
dampak sosialnya tetap pada daerah itu.

Menurut Laura -- sapaan akrab Bupati Nunukan -- ia mengakui pula daerahnya
sangat rentan menjadi jalur perdagangan orang sejak dahulu kala.

Sehubungan dengan dampak sosial baik bagi korbannya maupun Pemkab Nunukan,
ia senantiasa mendorong sosialisasi pencegahan TPPO di daerahnya.

Mengenai kasus TPPO di Kabupaten Nunukan, disebutnya tidak sebanyak pada era
maraknya penyelundupan TKI ke negeri jiran Malaysia di Negeri Sabah dulu. Namun
kasus yang sama tetap ada saja yang terjadi sehingga tetap menjadi perhatiannya
setiap saat.

Sebenarnya, kata dia, yang lebih penting adalah melibatkan perusahaan-perusahaan
jasa TKI atau pengurus-pengurusnya meskipun tidak aktif lagi. Tetapi sebagian dari
pengurus TKI ini masih beraktivitas lagi.

"Makanya saya minta kepada panitia sebaiknya mengundang juga pelaku-pelaku
yang memberangkatkan TKI ke Malaysia supaya mereka paham risiko dan
dampaknya dari TPPO tersebut," katanya..

Pelaku-pelaku yang menyeberangkan TKI ke Malaysia perlu mendapatkan
pemahaman soal TPPO ini, demikian Asmin Laura Hafid.

Pewarta: Rusman Editor: Andi Jauhary COPYRIGHT (c)2019 .

Page 86 of 141.