Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 88

Title          PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG PROFESIONAL HARUS DITINGKATKAN
               Media Name     suara.com
               Pub. Date      29 Oktober 2019
                              https://www.suara.com/news/2019/10/29/145931/penempatan-pekerja-migran -
               Page/URL
                              indonesia-yang-profesional-harus-ditingkatkan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang profesional ke
               luar negeri diharapkan terus meningkat. Hal itu antara lain mengemuka dalam
               kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Badan Nasional Penempatan
               dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerja sama dengan
               Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, bertemakan "Undang-Undang No. 18
               Tahun 2017, Perubahan Fundamental Tata Kelola PMI, Momentum untuk
               Mewujudkan PMI dan Keluarganya yang Sejahtera sebagai Aset Bangsa".

               "Kita harus berusaha untuk mengubah orientasi perusahaan penempatan swasta,
               bahwa kita harus meningkatkan pengiriman tenaga profesional (high skill) ke luar
               negeri. Selama ini orientasi kita perlindungan adalah ketika ada masalah," jelas
               Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, dalam FGD
               yang antara lain dihadiri BP3TKI Lampung, Dinas se-Provinsi Lampung, BPJS, serta
               P3MI, di Balai Keratun Pemprov Lampung, Senin (28/10/2019).

               Lebih jauh, Tatang mengatakan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu
               diketahui bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama,
               bahwa di dalam UU No. 18 Tahun 2017 pemerintah daerah berperan penting
               terutama dalam program pelatihan pekerja migran Indonesia. Kedua, bahwa
               pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya manusia, dalam hal ini
               sebagai bonus demografi Provinsi Lampung.

               Tatang pun menyebutkan, untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada
               calon PMI, juga keluarga PMI dan PMI Purna, daerah diharapkan memiliki Lembaga
               Terpadu Satu Atap (LTSA) di setiap kabupaten/kota untuk mempermudah pelayanan
               kepada PMI.

               Tatang pun menekankan bahwa cara kerja juga harus diubah, yaitu dari yang
               terbiasa melakukan pekerjaan rutin menjadi bekerja lebih kreatif. Jajaran di daerah
               juga diharapkan mulai melakukan research ke sekolah-sekolah, untuk melihat dan
               memetakan potensi-potensi peluang yang ada.

               "Pekerja kita yang harus kita perjuangkan kesejahteraannya. Hal ini jugalah yang
               akan mendorong kemajuan di Provinsi Lampung," ujar Tatang pula.

               Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengapresiasi




                                                       Page 87 of 141.
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93