Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 85
Title ATURAN KETENAGAKERJAAN DI SEKTOR PERIKANAN DINILAI BELUM BERJALAN EFEKTIF
Media Name bisnis.com
Pub. Date 29 Oktober 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191029/99/1164431/aturan-ketenagaker jaan-di-
Page/URL
sektor-perikanan-dinilai-belum-berjalan-efektif
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Berbagai kebijakan dan peraturan terkait ketenagakerjaan di sektor
perikanan dinilai belum berjalan secara efektif.
Project Coordinator Safeguarding Against and Addressing Fishers' Exploitation at Sea
(SAFE Seas) Nono Sumarsono mengatakan saat ini pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan banyak kebijakan dan peraturan terkait aspek ketenagakerjaan di
sektor perikanan. Namun, berbagai peraturan tersebut belum diberlakukan secara
efektif.
"Penegakan kebijakan harus dimulai dari pemerintah itu sendiri," katanya, Selasa
(29/10/2019).
Selain perlindungan awak kapal perikanan (AKP), pemerintah juga memiliki program
yang memberikan insentif kepada perusahaan penangkapan ikan. Pada kegiatan
bisnis perikanan tangkap yang dilakukan oleh perusahaan, peran dan posisi tiga
pihak menurutnya harus setara dan sejajar.
"Yaitu pemerintah, perusahaan, dan pekerja sehingga masalah yang muncul dapat
diselesaikan dengan jalan dialog dan mediasi," tuturnya.
Guna mendukung pemerintah membenahi kondisi ketenagakerjaan di sektor
perikanan tangkap, saat ini Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
dan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) sedang bekerja sama dalam
program SAFE Seas.
Program ini bertujuan untuk mengurangi praktik kerja paksa dan perdagangan
orang pada sektor perikanan tangkap di Indonesia. Program SAFE Seas akan
berlangsung selama 2 tahun hingga 2021 dan akan diimplementasikan di beberapa
daerah di Provinsi Jawa Tengah seperti Brebes, Tegal, dan Pemalang serta Provinsi
Sulawesi Utara, yakni di Kota Bitung.
Page 84 of 141.
