Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2021
P. 11
Judul Urgensi Pendaftaran Perjanjian Bersama ke Pengadilan Hubungan
Industrial
Nama Media Investor Daily
Newstrend Perjanjian Kerja
Halaman/URL Pg19
Jurnalis christina nm tobing
Tanggal 2021-05-31 05:01:00
Ukuran 193x200mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 50.952.000
News Value Rp 152.856.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam
proses produk barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945. Jadi, hubungan industrial merupakan kegiatan yang mendukung
terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha atau industrial
peace.
URGENSI PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA KE PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam
proses produk barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.
Jadi, hubungan industrial merupakan kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang
harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, sehingga
tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha atau industrial peace.
Selama ini diketahui bahwa setiap hubungan kerja dalam pembangunan industri selalu
menimbulkan sifat-sifat yang berbeda dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh,
sehingga menimbulkan pengaruh sosial dalam masyarakat. Pengaruh sosial dari pembangunan
industrialisasi akan menimbulkan ketimpangan yang sangat tajam di bidang ketenagakerjaan,
seperti adanya pemerasan terhadap tenaga kerja, kondisi kesehatan di tempat kerja, upah
pekerja yang sangat rendah, dan sebagainya.
Faktanya, meskipun sudah ada pengaturan tentang hubungan industrial dalam UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, di dalam praktiknya terdapat banyak perselisihan antara pekerja
dan pengusaha serta antar serikat pekerja yang perlu diselesaikan agar tujuan hubungan yang
harmonis tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
10
