Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2021
P. 53
"Kalau anda sebagai pedagang, anda taruh duit di sana, anda harus pastikan investasi itu jalan.
Tidak mau saya taruh uang diserahkan ke orang lain saja. Alangkah buruknya kalau melakukan
itu," tuturnya.
Purnawirawan jenderal ini tak menampik, selama ini banyak pertanyaan soal hubungan
Indonesia-China. Termasuk keputusan pemerintah yang banyak menggandeng negeri Tirai
Bambu itu untuk bekerja sama dalam sejumlah proyek. Jawaban Luhut simpel, karena teknologi
yang dimiliki negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia itu.
Tak hanya itu, kata dia, dalam setiap hubungan bisnis, China tak segan berbagi kemampuan
teknologinya kepada Indonesia.
"Sampai hari ini apa yang kita kerjakan sama-sama untung. Teknologi transfer jalan,
perhitungan-perhitungan (bisnis) jalan, kemen-terian juga menciptakan lapangan kerja yang
sangat besar," bebernya.
Lantas, berapa sebenarnya TKA asal China yang ada di Indonesia? Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menyebut, ada 8.700 TKA asal China hingga 18 Mei 2021. Menurutnya, angka sebanyak
itu tak lepas dari besaran investasi yang ditanamkan.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan izin kerja kepada 15.760 TKA pada periode
Januari hingga 18 Mei 2021. Selain China, TKA dari negara lain yang ramai-ramai masuk ke
Indonesia adalah Korea Selatan 1.600 orang, dan Jepang 1.400 orang.
Di luar tiga negara tersebut, ada pula TKA dari Filipina, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat,
Australia, Thailand, dan sebagainya. Ida menegaskan, pemberian izinnya memenuhi ketentuan
di masa pandemi. Selain juga, izin diberikan melalui rekomendasi kementerian/lembaga terkait.
Prosesnya pun dilakukan secara terbuka, transparan, serta dilakukan check dan recheck sebelum
izin diberikan.
Mungkinkan buruh China akan dibatasi? Pengamat Tenaga Kerja di Indonesia Marwan Batubara,
pesimis dengan janji Luhut itu. Kata dia, mengurangi buruh asal China hanya sekedar basa-basi
politik.
Menurutnya, kalo Luhut sungguh-sungguh, bukan hanya mengurangi, tetapi memproses
pelanggaran hukum dan memberi sanksi terhadap TKA dan perusahaan yang mempekerjakan.
"Saya kira itu akan sulit terealisasi," cetusnya saat dihubungi, tadi malam.
Marwan punya pandangan berbeda dengan Luhut soal manfaat kerjasama bisnis dengan China.
Kata dia, kerja sama dengan China tidak banyak menguntungkan seperti yang disampaikan
Luhut.
"Ada banyak kepentingan tersembunyi di balik kerja sama tersebut," tuding aktivis Koalisi Aksi
Masyarakat Indonesia (KAMI) ini. men
52
