Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 108
"Aspirasi dari teman-teman Serikat Buruh kan sudah ditampung di Badan Legislasi. Tentu
masukan-masukannya sudah diakomodir. Nanti masalah-masalah yang menyangkut hal itu
silakan komunikasikan saja di Badan Legislasi," kata Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Senin (28/9/2020).
BURUH AKAN MOGOK TOLAK RUU CIPTAKER, DPR: ASPIRASI KAN SUDAH
DITAMPUNG
Jakarta - Serikat Pekerja sepakat melakukan aksi mogok kerja nasional sebagai bentuk
penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
menegaskan aspirasi para buruh sudah ditampung oleh DPR.
"Aspirasi dari teman-teman Serikat Buruh kan sudah ditampung di Badan Legislasi. Tentu
masukan-masukannya sudah diakomodir. Nanti masalah-masalah yang menyangkut hal itu
silakan komunikasikan saja di Badan Legislasi," kata Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Senin (28/9/2020).
Serikat Buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan terhadap RUU Ciptaker .
Azis mengimbau aksi para buruh dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk mematuhi
protokol kesehatan.
"Kalau berkenaan untuk melakukan aksi demo, saya rasa ada mekanismenya ya. Tentu nanti
pimpinan DPR akan melihat sesuai mekanisme yang ada, dan kita akan melihat mudah-mudahan
teman-teman buruh juga memperhatikan mekanisme, terutama protokol COVID-19," ujarnya.
Untuk diketahui, pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker telah selesai. Azis
tak mau berkomentar soal apakah pembahasan RUU ini dikebut agar bisa diparipurnakan pada
8 Oktober 2020 mendatang.
"Dan kita kan nanti ini menjelang masa reses, ini tanggal 8 rencana ada penutupan masa sidang.
Oh belum (penyelesaian RUU Ciptaker mengejar paripurna 8 Oktober). Tergantung teman-
teman dari Baleg," ujar Azis.
"Kalau dari Baleg nanti mengirim surat untuk diagendakan di dalam rapat paripurna ya silakan
mengajukan surat. Tapi per sore ini, belum ada surat yang masuk dari pimpinan Baleg,"
ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai
bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mogok nasional rencananya
dilakukan selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat
sidang paripurna.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resmi yang
dikutip detikcom, Senin (28/9).
Mogok nasional disebut akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan yang tersebar
di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes
buruh terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha.
"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting," ucapnya.
107
