Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

Judul Cegah Kekerasan, Pemerintah Dorong Pekerja Migran Tempuh Jalur
Prosedural
Nama Media kompas.com
Newstrend Jalur Prosedural Pekerja Migran
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/09/28/193200826/cegah-
kekerasan-pemerintah-dorong-pekerja-migran-tempuh-jalur-prosedural
Jurnalis Fika Nurul Ulya
Tanggal 2020-09-28 19:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Mahatmi P. Saronto (Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas) Adanya
kolaborasi dari berbagai pihak terbukti mendorong PMI migrasi ke jalur prosedural, di antaranya
Pemerintah pusat hingga desa, organisasi non-pemerintah (migran care) dan masyarakat

negative - Mahatmi P. Saronto (Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas)
Sebenarnya sudah ada pembaruan UU perlindungan PMI, namun UU tidak mencakup
perlindungan terhadap PMI non prosedural, karena status mereka yang tidak terdaftar bahkan
ilegal

neutral - Mahatmi P. Saronto (Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas) Untuk itu
banyak perempuan mengambil langkah ekstrem untuk menjadi PMI. Ini juga yang membuat
perempuan mudah terjebak pada jalur migrasi non prosedural, yaitu jalur tidak resmi tanpa
melaui P3MI

Ringkasan

Kementerian PPN/Bappenas meminta agar pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Pemda)
mendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI) beralih dari jalur non-prosedural ke jalur
prosedural.

Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi P. Saronto menuturkan, jalur
prosedural mampu memastikan PMI mendapat perlindungan dari pemerintah.

CEGAH KEKERASAN, PEMERINTAH DORONG PEKERJA MIGRAN TEMPUH JALUR
PROSEDURAL

JAKARTA, - Kementerian PPN/Bappenas meminta agar pemerintah pusat hingga pemerintah
daerah (Pemda) mendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI) beralih dari jalur non-prosedural
ke jalur prosedural.
111