Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 117
Setelah itu, kata Supratman, Baleg dan pemerintah menggelar rapat kerja untuk mengambil
keputusan tingkat I terkait RUU Cipta Kerja.
"Dan yang terakhir pengambilan keputusan di tingkat 2 di Paripurna yang akan datang," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah mulai dilakukan sejak
pemerintah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan draf RUU Cipta Kerja ke DPR RI pada
Rabu, 12 Februari 2020.
Pemerintah ketika itu diwakili oleh melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan
Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menkumham
Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Wamenkeu
Suahasil Nazara.
Pembahasan RUU Cipta Kerja sempat mengalami dinamika karena serikat buruh ingin klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.
Untuk diketahui, RUU Omnibus Law Ciptaker mencakup 11 klaster yaitu, penyederhanaan
perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM,
kemudahan berusaha, dukungan riset dan invoasi, administrasi pemerintahan, pengenaan
sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)..
116
