Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 117

Setelah itu, kata Supratman, Baleg dan pemerintah menggelar rapat kerja untuk mengambil
              keputusan tingkat I terkait RUU Cipta Kerja.
              "Dan yang terakhir pengambilan keputusan di tingkat 2 di Paripurna yang akan datang," ujarnya.

              Sebagaimana diketahui, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah mulai dilakukan sejak
              pemerintah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan draf RUU Cipta Kerja ke DPR RI pada
              Rabu, 12 Februari 2020.

              Pemerintah ketika itu diwakili oleh melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan
              Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menkumham
              Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Wamenkeu
              Suahasil Nazara.

              Pembahasan RUU Cipta Kerja sempat mengalami dinamika karena serikat buruh ingin klaster
              ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja.

              Untuk  diketahui,  RUU  Omnibus  Law  Ciptaker  mencakup  11  klaster  yaitu,  penyederhanaan
              perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM,
              kemudahan  berusaha,  dukungan  riset  dan  invoasi,  administrasi  pemerintahan,  pengenaan
              sanksi,  pengendalian lahan,  kemudahan proyek pemerintah, serta Kawasan  Ekonomi  Khusus
              (KEK)..




















































                                                           116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122