Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 121
Adapun 4 usulan program tersebut diantaranya:
1.Prosedur pemberangkatan calon PMI (yang sudah memiliki ID PMI) pada masa kebiasaan baru
sebagai upaya memberikan perlindungan dalam penempatan PMI menyesuaikan ketentuan
protokol kesehatan khususnya penempatan ke Hongkong dan Taiwan.
"Diharapkan prosedur tersebut dapat diimplementasikan Himsataki dan Asosiasi penempatan
PMI lain sebagaimana ketentuan dalam Kepmen Ketenagakerjaan No. 294 Tahun 2020; SE
Kepala BP2MI No. 14 tahun 2020 berkenaan Pelaksanaan Penempatan PMI Pada Masa Adaptasi
Baru," ujar Tegap Harjadmo.
Menurutnya dalam pertemuan itu, Kepala BP2MI Benny Ramdhani berpesan bahwa Asosiasi
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Mitra BP2MI wajib bertangung jawab
untuk melaksanakan pengawasan kepada anggotanya dalam pelaksanaan surat edaran ini.
2.Prosedur pelayanan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk seluruh
negara tujuan penempatan sebagai pelaksanaan dari amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta turunannya.
Dia mengatakan bahwa Himsataki menyampaikan pendekatan kebijakan sebagaimana yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan .
3.Implementasi Peraturan Kepala BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Program KUR PMI secara langsung kepada Calon
PMI/PMI dan Keluarganya dan dilakukan secara Non tunai.
Program tersebut akan dijalankan bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya Pemerintah
Propinsi, Kabupaten/Kota, Bank BUMN (BNI); BP Jamsostek dan Asuransi Jasa Indonesia.
4.Mengusulkan optimalisasi Penempatan PMI Formal melalui Pendekatan Perjanjian bilateral
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Penempatan, terkait formasi kebutuhan
dan penyiapan PMI Formal khususnya ke Kawasan Asia dan Afrika; Kawasan Amerika dan Pasifik
dan Kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Tegap Harjadmo berharap agar usulan program dapat diterima Pemerintah baik Kemnaker dan
Kemenlu serta Khususnya BP2MI yang menjadi operator kebijakan Pemerintah dalam melakukan
pembenahaan total terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang harus dimerdekakan.
Kepala BP2MI mengapresiasi usulan dari Himsataki dan berharap usulan dari asosiasi tersebut
dapat menambah dukungan bagi BP2MI dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi PMI
sebagai pejuang devisa.
120
