Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 125
BALEG KLAIM PESANGON DISEPAKATI DALAM OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ( Baleg DPR ) mengklaim sejumlah poin-
poin dalam klaster ketenagakerjaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ( RUU Ciptaker ) sudah
disepakati dalam pembahasan dengan pemerintah.
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan poin-poin yang disepakati, antara lain
pesangon, upah minimum, dan Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Ia bilang seluruh fraksi di
Baleg DPR menyetujui poin-poin tersebut setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen
termasuk serikat pekerja dan pengusaha.
"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok
palu dan tuntas dibahas," kata Firman dikutip dari pernyataan resmi, Senin (28/9).
Salah satu poin yang disepakati, lanjutnya, terkait besaran pesangon pekerja tetap sebesar 32
kali gaji. Rinciannya, sebanyak 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan sisanya
ditanggung oleh pemerintah.
"Ini seperti Undang-Undang (UU) eksisting atau yang berlaku sekarang, yaitu pesangon tetap
32 kali gaji," tuturnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan poin lainnya
yang telah disetujui adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang dijalankan
dengan kriteria tertentu.
Ia memastikan pemberian UMK akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan tidak
dikelompokkan secara sektoral.
"RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada
dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi daerah," katanya.
Poin-poin lainnya yang diklaim mencapai mufakat dalam klaster ketenagakerjaan adalah terkait
JKP, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Semua jaminan kehilangan
pekerjaan tersebut, lanjutnya, disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan
data BPJS Ketenagakerjaan.
Oleh sebab itu, ia menuturkan iuran peserta tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah.
Sementara, realisasinya bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) akan diberikan jaminan kepastian dan
perlindungan untuk para pekerjanya. Ini akan berlaku juga untuk pekerja outsourcing (alih
daya)," jelasnya.
Nantinya, skema dan besaran jaminan kehilangan pekerjaan ini akan diatur oleh pemerintah.
Pada dasarnya, tambah dia, skema dan besaran jaminan tidak akan banyak berubah dari
ketentuan yang berlaku saat ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan
pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker akan selesai dalam masa sidang paripurna tahun ini.
Airlangga mengklaim beberapa hal yang krusial sudah selesai dibahas antara pemerintah,
pengusaha, dan pekerja.
"Tadi disampaikan di pidato di DPR ditargetkan selesai di masa sidang ini," ucap Airlangga belum
lama ini.
124
