Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 130
negative - Mulyanto (Anggota Baleg DPR) Kalau ini (RUU Ciptaker) rasanya masih merugikan
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah
yang kita sepakat
positive - Firman Soebagyo (Anggota Baleg DPR) Skema dan besarannya akan diatur oleh
pemerintah. Sebenernya ini sama saja seperti hari ini. Nanti akan kita bahas juga dalam
pembahasan lebih rinci soal pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan ini
Ringkasan
Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja pada Ahad (28/9) menggelar rapat
di Jakarta, bersamaan dengan dibahasnya klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) oleh DPR dan pemerintah. Hasil rapat, buruh bersepakat akan menggelar aksi mogok
nasional RUU Ciptaker.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal melalui pesan yang diterima Republika.co.id, Senin (28/9).
ANCAMAN MOGOK NASIONAL BURUH SAAT RUU CIPTAKER DISAHKAN DPR
oleh Arif Satrio Nugroho, Febrianto Adi Saputro Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi
Serikat Pekerja pada Ahad (28/9) menggelar rapat di Jakarta, bersamaan dengan dibahasnya
klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR dan pemerintah. Hasil rapat,
buruh bersepakat akan menggelar aksi mogok nasional RUU Ciptaker.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal melalui pesan yang diterima Republika.co.id, Senin (28/9).
Said menyatakan, mogok nasional akan dilakukan secara tertib dan damai. Aksi ini rencananya
akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada
saat sidang paripurna yang membahas RUU Ciptaker pada 8 Oktober 2020.
"Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-
undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu
akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," ujarnya.
Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan
perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Aksi ini diklaim Iqbal, akan melibatkan
beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif
dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan,
percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja
transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.
Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU
Ciptaker. Selain itu, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam UU 13/2003
yang diubah atau dikurangi.
129
