Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

gaji. Rinciannya, 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung
oleh pemerintah.
"Ini seperti Undang-Undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji,"
ujarnya.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto sempat memprotes ketentuan itu. Sebab, 32 kali
haji yang dijanjikan oleh UU 13/2003 harus dibayar oleh pemberi kerja terkesan lebih
memberikan kepastian pada buruh atau pekerja.

"Kalau ini (RUU Ciptaker) rasanya masih merugikan," ujarnya.

Namun, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa angka ini merupakan
kesepakatan jalan tengah. Di satu sisi, hal ini memberi afirmasi keringanan pada pengusaha. Di
lain pihak, hak-hak pekerja dan buruh terkait pesangon juga tidak berkurang.
"Ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah yang kita sepakat," ujar dia, sesaat sebelum
mengetuk palu tanda DIM disetujui.

Sementara terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pemerintah dan DPR juga sepakat
untuk tetap dijalankan dengan syarat atau kriteria tertentu. UMK juga tetap ada menyesuaikan
inflasi dan tidak dikelompokan secara sektoral.

Poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagakerjaan adalah soal Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Firman mengungkapkan,
semua jaminan kehilangan pekerjaan ini, pada intinya disetujui untuk tetap disubsidi melalui
upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, akan tetap menjadi tanggungan yang diambil
oleh pemerintah. Iuran kepesertaan juga akan tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah
yang realisasinya bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Skema dan besarannya akan diatur oleh pemerintah. Sebenernya ini sama saja seperti hari ini.
Nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan lebih rinci soal pesangon dan jaminan kehilangan
pekerjaan ini," jelasnya.

131