Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 129
Judul Ancaman Mogok Nasional Buruh Saat RUU Ciptaker Disahkan DPR
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qhd5pl409/ancaman-mogok-nasional-
buruh-saat-ruu-ciptaker-disahkan-dpr
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2020-09-28 17:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dalam mogok nasional
nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi
produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat
perusahaan
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dasar hukum secara
konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No 9
tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari
dua undang-undang tersebut
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) KSPI dan buruh Indonesia
menolak keras sistem kejar tayang yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR RI, di mana
omnibus law akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020
negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law RUU Ciptaker) Yang
kejar tayang siapa? Enggak ada yang kejar tayang
neutral - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law RUU Ciptaker) Maka
Undang-undang itu bukan produk yang mati, Undang-undang itu harus dilihat dengan
kontekstualnya, revisi itu bukan sesuatu yang aneh, hal yang biasa saja. tugas DPR ya melakukan
produk legislasi
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Selesailah klaster ketanagakerjaan, dengan
beberapa perubahan dan kesepakatan yang kita ambil pada malam hari ini
negative - Firman Soebagyo (Anggota Baleg DPR) Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan
kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas. Seluruh fraksi sudah
setuju dan poin-poin ini sudah mendapat masukan dari elemen terkait mulai dari pemerintah,
DPR, serikat pekerja, dan pengusaha
neutral - Firman Soebagyo (Anggota Baleg DPR) Ini seperti Undang-Undang existing atau yang
berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji
128
