Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 134
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional,
tertib dan damai.
"Rencananya akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada 6 Oktober 2020 dan
diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020,"
ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Senin (28/9).
BURUH SIAPKAN AKSI BESAR-BESARAN, MOGOK NASIONAL, CATAT TANGGALNYA
, JAKARTA - Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk
melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja .
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional,
tertib dan damai.
"Rencananya akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada 6 Oktober 2020 dan
diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020,"
ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Senin (28/9).
Dalam pelaksanaannya, Said Iqbal mengatakan bahwa di saat mogok nasional nanti, mereka
akan menghentikan proses produksi.
"Itu berarti, para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang sudah
ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan," tambahnya.
Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan
perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota.
Agenda tersebut melibatkan beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan,
tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen.
Selain itu industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri
pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik,
perbankan, dan lain-lain.
"Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan
RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya
penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu,
dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon," papar Said Iqbal.
"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting ," kata Said Iqbal.
Sebelum dilakukan mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa
setiap hari yang akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2020.
Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak
di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober.
Di ibu kota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor
Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor
Gubernur atau DPRD setempat.
133
