Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 123
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan sejumlah poindalam klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah disepakati dalam pembahasan dengan
pemerintah.
Poin-poin tersebut meliputi pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi
pekerja.
Ia mengatakan seluruh fraksi di Badan Legislasi sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah
mendapat masukan dari elemen terkait termasuk serikat pekerja dan pengusaha.
"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok
palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2020).
Salah satu poin yang disepakati, tambah dia, terkait pesangon yang akhirnya disetujui, yakni
sebesar jumlah 32 kali gaji.
Rinciannya adalah sebanyak 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya
ditanggung oleh pemerintah.
"Ini seperti undang-undang yang eksisting atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali
gaji," kata Firman.
Sementara itu Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan poin lainnya yang juga
disetujui adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dijalankan dengan
kriteria tertentu.
Ia memastikan pemberian UMK ini akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan
tidak dikelompokkan secara sektoral.
"RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada
dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi daerah," kata Supratman.
Poin-poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagakerjaan adalah terkait Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.
Semua jaminan kehilangan pekerjaan ini, tambah dia, telah disetujui untuk tetap disubsidi
melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu, ia memastikan iuran peserta tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah dengan
realisasi yang bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengatakan skema dan besaran jaminan kehilangan pekerjaan ini nantinya akan diatur oleh
pemerintah. Pada dasarnya, tambah dia, ini tidak akan banyak berubah dari ketentuan yang
berlaku saat ini.
"Status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) akan diberikan jaminan kepastian dan
perlindungan untuk para pekerjanya. Ini akan berlaku juga untuk pekerja outsourcing," kata
Supratman..
122
