Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 11
Dengan selesainya pembahasan klaster ketenagaKerjaan, pengesahan RUU kontroversial ini
tinggal menunggu waktu. Potensi RUU disahkan atau ketuk palu pada 8 Oktober sebagaimana
keinginan pemerintah makin mendekati kenyataan.
Baidowi menyebut setelah menyelesaikan pembahasan 6.652 daftar inventarisasi masalah (DIM)
yang terdiri atas 3.172 DIM yang bersifat tetap dan 3.480 DIM yang harus diubah, kini RUU
Ciptaker masuk ke pembahasan timus dan tim sinkronisasi untuk kemudian diambil keputusan
tingkat pertama.
Dalam timus, dia menyebut masih bisa terjadi kemungkinan perdebatan. Misalnya untuk
ketentuan pesangon dalam klaster ketenagaKerjaan, kesepakatannya jumlah pesangon tetap 32
kali gaji, tetapi formulasinya diubah yakni 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kalinya
ditanggung pemerintah melalui mekanisme jaminan kehilangan pekerjaan.
Soal apakah RUU ini akan cepat ketuk palu, Sekretaris Fraksi PPP DPRini mengatakan bahwa itu
bergantung pada tingkat kerumitan penyusunan di timus. Panjajugaharus memanggil ahli bahasa
supaya tidak ada salah tafsir ataupun kesalahan dalam pengetikan, serta bagai-manasikapfraksi-
fraksidi akhir nanti.
Baidowi membantah DPR dinilai kejar tayang dan ingin memenuhi target pemerintah.
Menurutnya, pengerjaan RUU Ciptaker juga mengikuti ketentuan waktu yangditetapkan dalam
rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Sementara itu, sejumlah organisasi buruh di Jawa Barat mengancam bakal melakukan aksi
mogok Kerja selama tiga hari, yakni 6-8 Oktober 2020 mendatang. Aksi mogok Kerja akan
dilakukan secara nasional guna memprotes RUU Omnibus LawCipta Kerja.
Ketua Umum FSP TSK SPSI dan Presidium Aliansi Gekanas Roy Jinto mengatakan, aksi buruh
sebagai tindak lanjut dari pembahasaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketena-gaKerjaan
25 hingga 27 September 2020.
"Kami melihat bahwa DPR dan pemerintah melakukan pembahasan kejar tayang. Hari libur pun
tetap dilakukan pembahasan sampai pukul 23.00 malam. Pembahasan juga dilakukan di hotel
mewah dan berpindah-pindah ini membuat kaum buruh sangat kecewa dan marah," ujar Roy
kemarin.
Menurut dia, hasil kesepakatan panja dan pemerintah klaster ketenagaKerjaan sangat merugikan
buruh. Mengorbankan hak-hakburuh dengan disepakatinya penghapusan syarat jenis pekerjaan,
batasan waktu PWKT/kontrak, outsourcing ataualihdaya.
kiswondari/ arifbudianto
10
