Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 10
Judul Klaster KetenagaKerjaan Tetap Masuk RUU Ciptaker
Nama Media Koran Sindo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis kiswondari
Tanggal 2020-09-29 05:52:00
Ukuran 148x111mmk
Warna Warna
AD Value Rp 82.140.000
News Value Rp 246.420.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Roy Jinto (Ketua Umum FSP) Kami melihat bahwa DPR dan pemerintah melakukan
pembahasan kejar tayang. Hari libur pun tetap dilakukan pembahasan sampai pukul 23.00
malam. Pembahasan juga dilakukan di hotel mewah dan berpindah-pindah ini membuat kaum
buruh sangat kecewa dan marah
Ringkasan
Meski mendapat banyak penolakan, klaster ketenagaKerjaan akhirnya disepakati untuk tetap
masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Panitia
Kerja RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan klaster
yang ditolak banyak pihak, terutama kalangan buruh ini, kemarin.
Pembahasan klaster ketenagaKerjaan dinyatakan selesai setelah Panja RUU Omnibus Law
Ciptaker melakukan rapat selama tiga hari, yakni 25-27 September.
KLASTER KETENAGAKERJAAN TETAP MASUK RUU CIPTAKER
Meski mendapat banyak penolakan, klaster ketenagaKerjaan akhirnya disepakati untuk tetap
masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Panitia
Kerja RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyelesaikan pembahasan klaster
yang ditolak banyak pihak, terutama kalangan buruh ini, kemarin.
Pembahasan klaster ketenagaKerjaan dinyatakan selesai setelah Panja RUU Omnibus Law
Ciptaker melakukan rapat selama tiga hari, yakni 25-27 September. Wakil Ketua Baleg DPR Ach-
mad Baidowi mengatakan, pembahasan RUU akan dilanjutkan ke pembahasan klaster penyiaran.
Setelah itu, lanjut dia, akan dilanjutkan dengan pembentukan tim perumus (timus).
Penolakan terhadap klaster ketenagaKerjaan masuk RUU bukan hanya dilakukan kalangan
buruh. Empat fraksi di Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg juga telah meminta agar klaster
ketenagaKerjaan dikeluarkan dari draf RUU. Fraksi yang meminta hal tersebut yakni Demokrat,
NasDem, PAN, dan PKS.
9
