Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

PEKERJA KENA PHK TERIMA PESANGON 32 KALI GAJI

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyepakati klaster ketenagaKerjaan dalam
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. "Alhamdulillah sudah, tadi malam Panja sudah
menyepakati secara aklamasi terhadap draf RUU-nya klaster ketenagaKerjaan," kata anggota
Baleg DPR Firman Soebagyo saat dihubungi. Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Firman, semua fraksi di DPR melalui lobi-lobi yang sangat alot sudah secara bulat
menyepakati klaster ketenagaKerjaan, dengan mempertimbangkan masukan dari kalangan
buruh.

"Awal masalah kan soal pesangon. Ini sudah,disepakati oleh seluruh fraksi, pesangon kembali
ke angka 32 kali gaji, dengan rincian 23 kali ditanggung perusahaan dan 9 kali beban pemerintah
melalui BPJS." papar Firman.

Selain itu, kata Firman, persoalan upah minimum daerah per kabupaten atau kota juga telah
ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi , masing-masing daerah.

"Awalnya hanya pertumbuhan ekonomi, sekarang dimasukan inflasi. Jadi tidak memberatkan
semua pihak." ucap politikus Golkar itu.

Setelah disepakati klaster ketenagaKerjaan, Firman menyebut langkah selanjutnya melakukan
pleno di Baleg DPR melalui rapat Kerja dengan pemerintah untuk di sahkan di paripurna.

"Lamanya tergantung penjadwalan, kalau besok sudah selesai semua ya dia|endakan pada masa
sidang terakhir. Insya Allah (8 Oktober 2020 disahkan),'' ujarnya.

Firman berkeyakinan, setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, maka akan
ada kepastian hukum yang lebih jelas terhadap semua pihak dan dapat mendongkrak
perekonomian Indonesia di tengah pandemu Covid-19.

"Tujuannya kami supaya ekonomi bergerak dan tidak terjadi PHK besar-besaran," ucapnya.
Sebelumnya pada UU Nomor 13, diatur ketentuan pemberian pesangon 32 kali upah. Pada
subtansi RUU Cipta Kerja terdapat dua hal penting. Pertama, akan ada penyesuaian perhitungan
besaran pesangon. Kedua, ada namanya tambahan program program jaminan kehilangan
pekerjaan (JKP) bagi korban PHK.
Dalam dokumen rapat antara pemerintah dan DPR disebutkan perlindungan pekerja yang kena
PHK, dengan memanfaatkan JKP, antara- lain cash benefit, vocational trai-ning, job placement
access.

Selain itu, pekerja yang mendapatkan JKP. tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang
berupa jaminan kecelakaan Kerja, kaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan
jaminan kesehatan nasional.

Ancam demo

Rencana ada JKP ini masih menuai perdebatan termasuk bagi buruh yang sejak awal menolak
RUU Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal bila JKP untuk karyawan kontrak dan outsourcing
dibayar negara.

Ia bilang jumlah karyawan kontrak dan outsourcing itu 70 persen sampai 80 persen dari total
jumlah buruh formal yangg beKerja sekitar 56 juta orang.

13