Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

Beberapa poin sudah diketok palu dalam kluster ketenagaKerjaan antara lain soal pesangon,
upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Seluruh poin itu, sudah diketok palu
dan tuntas dibahas. "Seluruh fraksi sudah setuju dan poin-poin ini sudah mendapat masukan
dari elemen terkait mulai pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan pengusaha," tutur Anggota Baleg
Firman Subagio, di Jakarta, Senin (28/9).

Mengenai pesangon, pemerintah dan DPR telah mendapat beragam masukan dari para stake
holder. Berbekal input itu, akhirnya disetujui tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya,
23 kali ditanggung oleh pemberi Kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah.
"Ini seperti Undang-Undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji,"
kata Firman.

Mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pemerintah dan DPR sepakat tetap
menjalankan dengan syarat atau kriteria tertentu. UMK juga tetap ada menyesuaikan dengan
inflasi dan tidak dikelompokkan secara sektoral. "RUU Ciptaker didesain untuk menjamin upah
paling tinggi tidak turun,'' tegas Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas.

Selaiin itu, upah mininum kabupaten/kota tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan
dan inflasi daerah. "Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) memberikan jaminan kepastian dan
perlindungan kepada para pekerja termasuk outsourching," imbuh Supratman.

Selanjutnya, poin lain disetujui dalam kluster ketenagaKerjaan mengenai Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Seluruh jaminan
kehilangan pekerjaan itu, intinya disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah menggunakan data
BPJS KetenagaKerjaan.

Pelaksanaan JKP tersebut, akan tetap menjadi tanggungan pemerintah. Iuran kepesertaan juga
akan tetap disubsidi dan ditanggung pemerintah yang realisasinya bisa diatur sebagai bagian J
iuran BPJS KetenagaKerjaan. "Skema dan besarannya akan diatur pemerintah. Nanti akan
dibahas juga dalam pembahasan lebih rinci soal pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan,"
ucap Firman.

Anggota Baleg fraksi Golkar itu juga mengapresiasi pembahasan lduster ketenagaKerjaan relatif
mendapat masukan cukup positif. Selain Golkar, sejumlah partai politik seperti PDIP, Partai
Gerindra, Partai Nasdem, dan PKB, juga sudah menyetujui RUU tersebut. "Ini semua hasil Kerja
sama antara DPR, pemerintah, dan stake holder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua
fraksi dan elemen mendukung kluster ketenagaKerjaan RUU Ciptaker ini," tegas Firman, (nas)

DISEPAKATI OLEH

Undang-Undang Cipta Kerja (RUU hasan panjang.

Ciptaker) rampung. Pemerintah dan Beberapa poin sudah diketok palu Badan Legislasi (Baleg)
DPR, Fraksi, dalam kluster ketenagaKerjaan antara

SEJUMLAH POIN

a Badan Legislasi DRP s PDIP

Partai Nasdem * Serikat Pekerja
0 Pemerintah Partai Golkar m Partai Gerindra PKB

Pengusaha

Disetujui tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji

16