Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

KLASTER KETENAGAKERJAAN TETAP MASUK RUU CIPTAKER

.JAKARTA --- Klaster ketenagaKerjaan tetap masuk dalam Omnibus' Law RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) meski menuai kontroversi. Klaster tersebut dinyatakan telah selesai dibahas bersama
poin-poin lain dalam RUU Ciptaker pada Ahad (27/9) malam. Selama ini, organisasi buruh
meminta klaster tersebut dikeluarkan dari RUU.

"Selesailah klaster ketenagaKerjaan dengan beberapa pembahan dan kesepakatan yang kita
ambil pada malam hari ini," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat
pembahasan klaster ketenagaKerjaan sebagaimana ditayangkan oleh kanal Youtube resmi DPR,
Senin (28/9).

Dalam prosesnya, empat fraksi pailai politik di Panja RUU Omnibus Law Ciptaker di Baleg DPR
sempat meminta agar klaster ketenagaKerjaan ditarik, yaitu Demokrat, Nasdem, PKS, dan PAN.

Sementara, Golkar dan PKB berharap agar tetap dibahas. Gerindra menyatakan dibahas'untuk
ditentukan urgensinya. Sementara, PDIP dan PPP tak bersikap dan meminta penjelasan
pemerintah soal urgensinya.

Namun, setelah adanya penurunan materi muatan klaster ketenagaKerjaan, hasil rapat
menyimpulkan, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam klaster ketenagaKerjaan
tetap diselesaikan dan masuk dalam RUU Cipta Kerja. Dalam rapat yang digelar sejak Jumat
(25/9) itu, pemerintah dan DPR juga menyepakati adanya skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) dalam pembayaran pesangon.

JKP ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. "Skemanya ditanggung pemerintah, mau
APBN mau apa, ditanggung pemerintah," kata Supratman.

Dalam skema JKP itu, pemerintah membayar sembilan kali gaji dari 32 kali gaji yang harus
dibayarkan ke pekerja yang terkena PHK sebagai pesangon. Sementara, 23 kali gaji dibayarkan
oleh perusahaan.

Supratman menjelaskan, angka ini merupakan kesepakatan jalan tengah. Di satu sisi, hal ini
memberi afirmasi keringanan pada pengusaha. Di lain pihak, hak-hak pekerja dan buruh terkait
pesangon juga tidak berkurang. "Ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah yang kita
sepakat," ujar dia, sesaat sebelum mengetuk palu tanda DIM disetujui.

Staf Ahli Bidang, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi
menyatakan, rincian soal skema ini perlu diatur lebih lanjut. "Hitungan waktu berapa lama
pemerintah harus menanggung pekerja PHK dalam skema asuransi ini? Kami tentu harus
diskusikan lebih lanjut," kata Elen. Hal itu, menurut Elen, harus didiskusikan, mengingat ada
konsekuensi bahwa skema JKP akan menyerap anggaran penerimaan belanja negara (APBN)
yang cukup besar.

PHP

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Indra Mu-haswar menilai, skema JKP
hanya memberi harapan bagi para pekerja. "Jelas, itu hanya PIIP (pemberi harapan palsu)
karena begini, ketika pasal 59 tentang PKVVT (Peijanjian Kerja Waktu Tertentu) itu diubah
dengan membiarkan perusahaan membiarkan menjalankan PKWT tanpa persyaratan tanpa
waktu, tanpa jenis pekerjaan, sebebas-bebasnya, dan itu dapat dimungkinkan akan terjadi
pelaksanaan PKVVT itu membabi buta," kata Indra, kemarin.

Dengan begitu, perusahaan tidak akan merekrut pekerja berlama-la-ma. ed: ilham tirta

32