Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 28
Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi sepakat atas keputusan itu. Ia
mengatakan pemerintah hanya mengakomodasi dua ketentuan upah, yakni upah minimum
provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK).
Implikasi dari keputusan itu, kata dia, ialah provinsi memiliki kebijakan pengupahan yang
seragam berupa UMP dan UMK. Selama ini, pemerintah provinsi cenderung menetapkan upah
minimum sektoral provinsi yang nilainya 5 persen di atas UMP.
Selanjutnya, kata Firman Soebagyo, Badan Legislasi akan menggelar rapat pleno sebelum
membawa RUU ini ke rapat paripurna untuk disahkan. "Kalau besok (hari ini) selesai semua,
(pengesahan RUU Cipta Kerja) diagendakan pada masa sidang terakhir," ujarnya. Ia optimistis
RUU tersebut bisa disahkan sebelum masa sidang kali ini.
caption:
Aksi menolak pembahasan RUU Gipta Kerja di depan Gedung DPR RI, 29 Juli 2020.
27
