Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 27
RUU CIPTA KERJA SELANGKAH LAGI DISAHKAN
Serikat buruh menyiapkan aksi mogok Kerja nasional.
Efri Ritonga
ucok_rtempo. co. id
Jalan menuju pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kian mulus setelah
Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah,
kemarin. Rapat Panitia Kerja itu dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian
Elen Setiadi dan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nasaruddin.
Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh
daftar inventarisasi selesai dibahas dalam waktu kurang dari lima bulan sejak Panitia Kerja
dibentuk pada April lalu. "Sebanyak 55 kali bersidang di tingkat Panja," ujarnya dalam Rapat
Panitia Kerja yang disiarkan secara daring.
Setelah pembahasan tingkat II tersebut selesai, Supratman mengimbuh-kan, mulai hari ini RUU
Cipta Kerja akan dibahas oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua
Badan Legislasi Willy Aditya. Berikutnya, RUU akan dibawa lagi ke Panitia Kerja untuk diputuskan
apakah disetujui atau tidak.
"Nantinya (rapat Panja) akan dihadiri oleh para menteri. Apabila semua pihak setuju, draf RUU
tersebut bisa dibawa ke rapat paripurna (untuk disahkan)," ucapnya.
Terbukanya jalan menuju pengesahan sebenarnya sudah dimulai pada Ahad lalu, ketika Dewan
dan pemerintah menyepakati kluster yang paling alot, yakni kluster ketenagaKerjaan. Menurut
anggota Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo, pembahasan kluster ketenagaKerjaan rampung
setelah melewati lobi-lobi ketat antara Dewan dan pemerintah, khususnya ihwal pesangon.
Menurut dia, pemerintah awalnya ingin besaran pesangon diturunkan ke posisi 30 kali gaji.
Rinciannya adalah 22 kali gaji dibebankan kepada perusahaan dan 8 kali gaji dibebankan kepada
pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Namun pemerintah dan Dewan akhirnya sepakat mengembalikan aturan pemberian pesangon
seperti semula, yaitu sebanyak 32 kali gaji, sesuai dengan tuntutan buruh. Adapun pembagian
bebannya adalah 23 kali kepada pengusaha dan 8 kali kepada pemerintah.
"Ini seperti undang-undang yang berlaku sekarang," kata politikus Partai Golkar ini.
Selain itu, kata Firman, Dewan dan pemerintah sepakat mempertahankan upah minimum
kabupaten/ kota' dengan sejumlah syarat. Di antaranya ialah kenaikan gaji harus
memperhitungkan tingkat inflasi di daerah tersebut. Dia mengklaim poin-poin yang disepakati
itu telah mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan pengusaha.
Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan
mengenai upah minimum sektoral dari seluruh kebijakan pengupahan.
Namun, apabila skema pengupahan sektoral sudah telanjur diberikan perusahaan, skema itu
tidak boleh dicabut agar pendapatan pekerja tidak berkurang.
"Apa yang diterima hari ini oleh pekerja tidak boleh berkurang kalau UU Cipta Kerja disahkan,"
kata Supratman.
26
