Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

Judul Klaster KetenagaKerjaan Tetap Masuk RUU Ciptaker
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Arif Satrio Nugroho
Tanggal 2020-09-29 05:26:00
Ukuran 359x204mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 201.040.000

News Value Rp 603.120.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Selesailah klaster ketenagaKerjaan dengan
beberapa pembahan dan kesepakatan yang kita ambil pada malam hari ini

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Skemanya ditanggung pemerintah, mau
APBN mau apa, ditanggung pemerintah

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah
yang kita sepakat

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
Perekonomian) Hitungan waktu berapa lama pemerintah harus menanggung pekerja PHK dalam
skema asuransi ini? Kami tentu harus diskusikan lebih lanjut

negative - Indra Muhaswa (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI)) Jelas, itu
hanya PHP (pemberi harapan palsu) karena begini, ketika pasal 59 tentang PKWT (Peijanjian
Kerja Waktu Tertentu) itu diubah dengan membiarkan perusahaan membiarkan menjalankan
PKWT tanpa persyaratan tanpa waktu, tanpa jenis pekerjaan, sebebas-bebasnya, dan itu dapat
dimungkinkan akan terjadi pelaksanaan PKVVT itu membabi buta

Ringkasan

Klaster ketenagaKerjaan tetap masuk dalam Omnibus' Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) meski
menuai kontroversi. Klaster tersebut dinyatakan telah selesai dibahas bersama poin-poin lain
dalam RUU Ciptaker pada Ahad (27/9) malam. Selama ini, organisasi buruh meminta klaster
tersebut dikeluarkan dari RUU.

"Selesailah klaster ketenagaKerjaan dengan beberapa pembahan dan kesepakatan yang kita
ambil pada malam hari ini," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat
pembahasan klaster ketenagaKerjaan sebagaimana ditayangkan oleh kanal Youtube resmi DPR,
Senin (28/9).

31