Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 42
BURUH AKAN MOGOK TOLAK RUU CIPTAKER, BALEG DPR: KITA BERUPAYA CARI
JALAN TENGAH
Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI , Achmad Baidowi mengungkap pihaknya sudah berupaya
untuk mencari jalan tengah terkait RUU Cipta Kerja yang mengalami penolakan oleh para buruh
hingga berujung rencana mogok Kerja nasional selama 3 hari. Baidowi menyebut tidak bisa
menerima 100 persen permintaan pihak pekerja ataupun pengusaha.
"Demo hal biasa itu hak warga negara yg dilindungi UU. Asalkan disampaikan sesuai ketentuan
hukum, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas negara. Yang jelas kami membahas RUU CK ini
untuk pertumbuhan ekonomi. Ada kepentingan pekerja-ada kepentingan pengusaha yang
dipadukan untuk mencari jalan tengah," kata Baidowi saat dihubungi, Senin (28/9/2020).
Anggota Komisi VI DPR RI tersebut juga mengatakan pihaknya juga sudah mencarikan kompromi
win win solution kepada kelompok pekerja. Menurutnya tidak bisa permintaan baik pekerja
maupun pengusaha diterima 100 persen.
"Kan kita cari win win solution. Tidak bisa juga 100 persen kehendak pengusaha dan pekerja
diterima semua, kita carikan kompromi," ucapnya.
Baidowi pun meminta agar para pekerja tidak perlu melakukan mogok Kerja. Menurutnya selama
ini aspirasi mereka juga selalu didengarkan oleh Fraksi-fraksi di DPR RI hingga pemerintah.
"Sebaiknya dalam menyampaikan pendapat tetap disampaikan sesuai mekanisme yang ada.
Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk berdiskusi bersama
pengusaha melalui forum tripartit. DPR juga beberapa kali menerima aspirasi pekerja, juga
fraksi-fraksi melakukan hal yang sama," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai
bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Mogok nasional rencananya dilakukan
selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober dan diakhiri pada 8 Oktober 2020 saat sidang
paripurna.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi, di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resmi yang
dikutip detikcom, Senin (28/9).
Mogok nasional disebut akan diikuti kurang-lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan yang
tersebar di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk
protes buruh terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan
pengusaha.
"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang existing," ucapnya.
Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap
hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai 29 September-8 Oktober 2020. Buruh juga
akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan pada 1 Oktober
dan 8 Oktober.
(maa/dwia) .
41