Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 45
Judul DPR: Poin Klaster KetenagaKerjaan RUU Cipta Kerja Telah Disepakati
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ns
Tanggal 2020-09-29 05:01:00
Ukuran 120x165mmk
Warna Warna
AD Value Rp 33.600.000
News Value Rp 100.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Firman Soebagyo (Anggota Badan Legislasi) Soal pesangon, upah minimum, dan
jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas
neutral - Firman Soebagyo (Anggota Badan Legislasi) Ini seperti undang-undang exist-ing atau
yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji
positive - Firman Soebagyo (Anggota Badan Legislasi) Ini semua hasil Kerja sama antara DPR,
pemerintah, dan stakeholder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua fraksi dan elemen
mendukung klaster ketenagaKerjaan di RUU Ciptaker ini
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) RUU ini dirancang untuk menjamin upah
yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan
inflasi daerah
Ringkasan
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, sejumlah poin-poin dalam
klaster ketenagaKerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah disepakati dalam pembahasan dengan
pemerintah. "Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya
sudah diketok palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/9).
Ia mengatakan seluruh fraksi di Badan Legislasi sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah
mendapat masukan dari elemen terkait termasuk serikat pekerja dan pengusaha.
DPR: POIN KLASTER KETENAGAKERJAAN RUU CIPTA KERJA TELAH DISEPAKATI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, sejumlah poin-poin dalam
klaster ketenagaKerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah disepakati dalam pembahasan dengan
pemerintah. "Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya
sudah diketok palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/9).
44
