Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

DPR SETUJUI POIN-POIN KLASTER KETENAGAKERJAAN

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan sejumlah poin-poin dalam
klaster ketenagaKerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah disepakati dalam pembahasan dengan
pemerintah.

"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok
palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam pernyataan di lakarta, Senin (28/9).

Firman mengatakan seluruh fraksi di Baleg sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah
mendapat masukan dari elemen terkait termasuk serikat pekerja dan pengusaha.

Salah satu poin yang disepakati, tambah Firman, adalah terkait pesangon yang akhirnya disetujui
tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya adalah sebanyak 23 kali ditanggung oleh
pemberi Kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah.
"Ini seperti Undang-Undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji,"
kata Firman.

Masukan Positif

Firman juga mengapresiasi pembahasan klaster ketenagaKerjaan yang telah mendapatkan
masukan cukup positif sehingga dapat segera disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.
"Ini semua hasil Kerja sama antara DPR, pemerintah, dan stakeholder termasuk serikat pekerja.
Pada akhirnya semua fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagaKerjaan di RUU Ciptaker
ini," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Baleg DPR, Suprat-man Andi Agtas mengatakan poin lainnya
yang juga disetujui adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dijalankan
dengan kriteria tertentu.

Supratman memastikan pemberian UMK ini akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi
dan tidak dikelompokkan secara sektoral. "RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling
tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi
daerah," kata Supratman.

Poin-poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagaKerjaan adalah terkait laminan Kehilangan
Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Semua jaminan kehilangan
pekerjaan ini, tambah Supratman, telah disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah dengan
menggunakan data BPJS KetenagaKerjaan.

Untuk itu, Supratman memastikan iuran peserta tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah
dengan realisasi yang bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS KetenagaKerjaan.

"Status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) akan diberikan jaminan kepastian dan
perlindungan untuk para pekerjanya. Ini akan berlaku juga untuk pekerja outsourcing," kata
Supratman.

Ia mengatakan skema dan besaran jaminan kehilangan pekerjaan ini nantinya akan diatur oleh
pemerintah. Pada dasarnya, tambah dia, ini tidak akan banyak berubah dari ketentuan yang
berlaku saat ini. Ant/N-3

47