Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 50

Judul               Hak Buruh Belum Terjamin
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            Age
                Tanggal             2020-09-29 04:52:00
                Ukuran              125x256mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 103.125.000

                News Value          Rp 309.375.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Nur Sholikin (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) Hal ini membawa
              beban  ketidakpastian  baru  lagi  bagi  pekerja.  Padahal,  sekarang  ini  sa-tu-satunya  check  and
              balance ada di DPR

              negative - Obon Tabrani (anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja dari Fraksi Partai Gerindra) Pa-
              sal-pasal itu tidak dihilangkan, tetapi akan banyak diatur pemerintah dalam PP. Maka, bisa saja
              nanti masa kontrak (PKW'O menjadi empat tahun, bisa tiga tahun, atau berapa lama tergantung
              pemerintah
              neutral - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR) Komitmen pemerintah kami pegang.
              Harus ada jaminan itu dari pemerintah



              Ringkasan

              Pemerintah dan DPR merampungkan pembahasan isu ketenagaKerjaan dalam RIJIJ Cipta Kerja.
              Namun, sejumlah isu diserahkan kepada pemerintah untuk diatur lewat aturan turunan. Rapat
              antara pemerintah dan DPR yang digelar secara maraton, Jumat (25/9/2020) hingga Minggu
              malam,  merampungkan  pembahasan  daftar  inventarisasi  masalah  dalam  kluster
              ketenagaKerjaan  Rancangan  Un-dang-Undang  atau  RUU  Cipta  Kerja.  Namun,  beberapa  isu
              krusial masih mengambang dan diserahkan kepada pemerintah untuk diatur melalui peraturan
              turunan.



              HAK BURUH BELUM TERJAMIN

              Pemerintah dan DPR merampungkan pembahasan isu ketenagaKerjaan dalam RIJIJ Cipta Kerja.
              Namun, sejumlah isu diserahkan kepada pemerintah untuk diatur lewat aturan turunan. Rapat
              antara pemerintah dan DPR yang digelar secara maraton, Jumat (25/9/2020) hingga Minggu
              malam,  merampungkan  pembahasan  daftar  inventarisasi  masalah  dalam  kluster
              ketenagaKerjaan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Namun, beberapa isu krusial
              masih mengambang dan diserahkan kepada pemerintah untuk diatur melalui peraturan turunan.

                                                           49
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55