Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020
P. 46
Ia mengatakan seluruh fraksi di Badan Legislasi sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah
mendapat masukan dari elemen terkait termasuk serikat pekerja dan pengusaha.
Salah satu poin yang disepakati, tambah dia, adalah terkait pesangon yang akhirnya disetujui
tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya adalah sebanyak 23 kali ditanggung oleh
pemberi Kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah.
"Ini seperti undang-undang exist-ing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji,"
kata Firman.
Ia juga mengapresiasi pembahasan klaster ketenagaKerjaan yang telah mendapatkan masukan
cukup positif sehingga dapat segera disetujui dalam rapat paripurna DPR. "Ini semua hasil Kerja
sama antara DPR, pemerintah, dan stakeholder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua
fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagaKerjaan di RUU Ciptaker ini," ujar dia.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan poin lainnya
yang juga disetujui adalah penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang dijalankan
dengan kriteria tertentu. Ia memastikan, pemberian UMK ini akan ditetapkan dengan
menyesuaikan tingkat inflasi dan tidak dikelompokkan secara sektoral.
"RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada
dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi daerah," kata Supratman seperti dikutif Poin-
poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagaKerjaan adalah terkait Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.
Semua jaminan kehilangan pekerjaan ini, tambah dia, telah disetujui untuk tetap disubsidi
melalui upah dengan menggunakan data BPJS KetenagaKerjaan.(ns)
45
