Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

Implementasi aturan yang dibuat juga masih jauh dari sempurna. Misalnya, banyak PMI tidak
menerima pelatihan sebelum diberangkatkan oleh agensinya hingga pemalsuan dokumen
identitas PMI di bawah umur agar dapat beKerja di luar negeri.

Lihat saja hasil investigasi AP terhadap buruh migran di perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan
Indonesia. Mereka tidak berdaya melawan karena paspor mereka ditahan oleh perusahaan. Bila
melarikan diri, mereka akan ditangkap oleh aparat setempat dan dipenjara karena dianggap PMI
ilegal.

Atau kasus Nirmala Bonat, PMI asal NTT yang mengalami perlakukan keji pada tahun 2004 dari
majikannya Malaysia. Lalu, Sumiati, PMI asal NTB yang berniat mengubah nasib dan mencari
sesuap nasi.

Atau kasus penganiayaan PMI Suyanti oleh majikannya. Penganiayaan terjadi sejak Desember
2016. Suyanti yang kala itu berusia 19 tahun dilaporkan disiksa menggunakan peralatan rumah
tangga, seperti pisau dapur, gagang pel, dan payung. Suyanti mengalami cedera serius pada
mata, tangan dan kaki, pendaharan di kulit kepala, serta patah tulang akibat penyiksaan itu.

Eksploitasi, kekerasan fisik, gaji tak dibayar sesuak kontrak, kekerasan seksual, bahkan makanan
minuman yang tidak layak dikonsumsi mereka, jam Kerja yang melebihi batas, itu menjadi
masalah yang sering mereka alami

Alih-alih kesejahteraan dan kebahagiaan yang diperoleh, justru nasib sial, penyiksaan,
penderitaan yang diraih di negeri orang.

Kita perlu mengingatkan para pemangku kepentingan di negeri ini. Selama negara ini berdiam
atau hanya serius mengurusi devisa para PMI, tetapi abai dan lalai melindungi mereka dari
perlakuan tidak manusiawi, maka kekerasan terhadap buruh migran ini tidak pernah berhenti.
Jumlah kekerasan dan penyiksaan terhadap PMI tiap tahun akan semakin bertambah.

Sejatinya, negara harus hadir dan bertanggung jawab manakala terjadi kekerasan dan perlakuan
tidak manusiawi yang melanda PMI di luar negeri, terlepas legal dan ilegalnya mereka.

Peran-peran politik luar negeri yang harus dioptimalkan oleh pemerintah melalui Menteri Luar
Negeri (Menlu). Diplomasi tingkat tinggi selama ini kurang berjalan secara apik Akibatnya, harga
diri bangsa yang menjadi taruhannya.

Jika mencermati kasus kekerasan yang menimpa para PMI, pemerintah seharusnya tidak sekadar
berorientasi pada profit melalui devisa para buruh PMI itu. Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Tenaga Kerja harus
memaksimalkan regulasi yang sudah ada.

Pola komunikasi dengan para perusahaan penyalur tenaga Kerja (PJTKI) perlu diintensifkan.
Begitu juga pengawasan terhadap PJTKI yang ilegal perlu dimaksimalkan.

"Kalau kondisi ini terus dibiarkan, martabat bangsa kita diinjak-injak oleh perusahaan di negara
tersebut."

53