Page 282 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 282
Menurut Erlangga, pemerintah telah abai bagaimana melindungi hak buruh selama pandemi
karena selama ini tidak ada kemajuan. Selama ini, ketika ada pembatasan seperti PPKM Darurat,
perusahaan memberlakukan sistem shifting di mana beberapa minggu masuk dan kemudian
beberapa minggu libur.
Kemudian pekerja dibayar ketika masuk sehingga penghasilan mereka banyak berkurang. Saat
ini tidak ada langkah konkret bagaimana upaya pemerintah bisa menjamin hak buruh agar tidak
dipotong sehingga pendapatan mereka tidak berkurang "Permohonan hak buruh tidak dipenuhi
di mana buruh dirumahkan tanpa kepastian dan bagaimana mekanisme upah selama
dirumahkan," tambahnya.
Di samping itu, perlindungan bagi buruh karena kemungkinan terpapar COVID-19 sangat besar
dan lebih tinggi dibanding kelompok lain. Apalagi penerapan prokes di dalam perusahaan sering
tidak berjalan secara maksimal.
Kepala Disnaker DIY, Aria Nugrahadi menuturkan selama pandemi COVID-19 dalam hal
ketenagakerjaan mengacu permenaker yaitu tentang perlindungan atas hak dari pekerja. Di
mana di dalam Permenaker 2/2021 di mana mengatur kepatuhan pengusaha memberikan hak-
hak pekerja seperti upah terutama padat karya.
"Namun terkait upah itu dilakukan secara biparted dan harus ditulis. Di samping itu, kami
melakukan pengawasan dengan membuat sistem layanan aduan," tambahnya.
Terkait Protokol kesehatan, Aria menandaskan hal tersebut merupakan bagian dari hal yang
dilakukan dengan asesment di satgas masing-masing desa untuk menjamin keberlangsungan
usaha tetap dilakukan. Dan percepatan vaksinasi pekerja di mana telah diajukan 30.000 dosis.
281
