Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 164

Anwar memastikan, para penerima bansos yang terdata tidak akan mendapatkan dana lagi dari
              program BSU. Maka dari itu, penyelerasan data dari program bansos lainnya dilakukan.
              Sebagaimana diketahui, pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 akan menerima bantuan
              subsidi gaji sebesar Rp 1 juta untuk dua bulan.

              Artinya, pekerja tersebut akan menerima Rp 500.000 per bulannya, jumlah ini lebih rendah dari
              nominal penyaluran BSU tahun sebelumnya.

              Sebelumnya,  Menaker  Ida  Fauziyah  mengatakan,  untuk  mendapatkan  bantuan  tersebut,
              pekerja/buruh  harus  memenuhi  seluruh  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  Permenaker
              Nomor 16 Tahun 2021.

              Adapun  persyaratan  yang  dimaksud  yaitu  warga  negara  Indonesia  (WNI)  dibuktikan  dengan
              nomor induk kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
              masih  aktif  di  BPJS  Ketenagakerjaan,  dibuktikan  dengan  nomor  kartu  kepesertaan  sampai
              dengan Juni 2021.

              Selain itu, pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji/upah paling
              banyak sebesar Rp 3,5 juta.

              Dengan ketentuan, pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar
              dari  Rp  3,5  juta,  maka  persyaratan  tersebut  menjadi  paling  banyak  sebesar  UMP  atau  UMK
              dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
              Sebagai  contoh,  upah  minimum  Kabupaten  Karawang  sebesar  Rp  4.798.312,00  dibulatkan
              menjadi Rp4.800.000. Persyaratan lainnya, pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan
              Level 4 yang ditetapkan pemerintah.

              Lebih lanjut, Ida menyebutkan, bantuan subsidi gaji tahun ini diutamakan untuk pekerja/buruh
              yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan
              real estat, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.






































                                                           163
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169