Page 58 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

Judul Berbeda dari Tahun 2020, Pahami Sejumlah Aturan Baru BSU 2021
Nama Media kompas.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/08/19/222237426/berbeda-dari-
tahun-2020-pahami-sejumlah-aturan-baru-bsu-2021
Jurnalis Dwi Nur Hayati
Tanggal 2021-08-19 22:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Pertama, dari sisi cakupan. Pada 2020,
pelaksanaan BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak pandemi

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sedangkan pada 2021, upah atau gaji
maksimal penerima BSU hanya senilai Rp 3,5 juta. Nilai itu sesuai upah minimum kabupaten dan
kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) dan dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi
wilayah dengan upah minimum di atas Rp 3,5 juta
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Saya sangat berharap, bantuan subsidi
upah dapat memberikan bantalan sosial. Terutama bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jadi dari fakta tersebut sudah pasti
pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi negatif ini bisa dihindari. Minimal
dapat dikurangi, baik melalui bantuan pemerintah maupun bantuan-bantuan sosial lainnya

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dengan begitu BSU tidak akan dijadikan
duplikasi penerima. Oleh karenanya, penerima BSU tidak akan menerima program Kartu
Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pemerintah
Usaha Mikro (BPUM)

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kalau clean dan clear bisa dikawal
dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020. Hal ini akan
sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU

neutral - Lukita Warman (Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker) Adapun untuk mekanisme
penyaluran BSU memiliki beberapa aturan tertentu, yaitu Kemenaker akan meminta data calon
penerima BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

neutral - Lukita Warman (Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker) Sementara itu, untuk data

57