Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

yang tidak lolos atau tidak lengkap akan dikembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk
dilakukan perbaikan
positive - Lukita Warman (Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker) Kalau di Kemenaker, kami
menyiapkan website resmi yaitu bsu.kemnaker.go.id. Jadi di kanal ini bapak dan ibu bisa
mengecek apakah nomor induk kependudukan (NIK) sudah terdaftar sebagai penerima BSU

Ringkasan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi
mengatakan, terdapat sejumlah perbedaan pada pelaksanaan bantuan subsidi upah (BSU) 2021
dengan tahun 2020. “Pertama, dari sisi cakupan. Pada 2020, pelaksanaan BSU menyasar seluruh
wilayah di Indonesia yang terdampak pandemi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Kamis (18/8/2021).

BERBEDA DARI TAHUN 2020, PAHAMI SEJUMLAH ATURAN BARU BSU 2021

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi
mengatakan, terdapat sejumlah perbedaan pada pelaksanaan bantuan subsidi upah (BSU) 2021
dengan tahun 2020.

“Pertama, dari sisi cakupan. Pada 2020, pelaksanaan BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia
yang terdampak pandemi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis
(18/8/2021).

Sementara itu, lanjut Anwar, pelaksanaan BSU 2021 hanya menyasar wilayah dengan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga dan empat. Hal ini sesuai
dengan aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 dan
Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

Perbedaan kedua, batasan upah atau gaji penerima BSU. Pada 2020, upah atau gaji maksimal
penerima BSU sebesar Rp 5 juta.
“Sedangkan pada 2021, upah atau gaji maksimal penerima BSU hanya senilai Rp 3,5 juta. Nilai
itu sesuai upah minimum kabupaten dan kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) dan
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah dengan upah minimum di atas Rp 3,5 juta,”
jelas Anwar.

Pernyataan itu ia sampaikan saat pidato kunci dalam web seminar (webinar) “Bantuan Subsidi
Upah di Masa Pandemi Covid-19: Pembelajaran dan Sosialisasi” yang diselenggarakan Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kamis.
Untuk diketahui, BSU merupakan salah satu program bantuan pemerintah dalam memitigasi
dampak pemberlakuan kebijakan PPKM akibat pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

Bantuan subsidi tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja dan buruh.

“Saya sangat berharap, bantuan subsidi upah dapat memberikan bantalan sosial. Terutama bagi
pekerja yang terdampak kebijakan PPKM,” kata Anwar.

58