Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 62
Judul Kemnaker Harap BSU Jadi Bantalan Sosial Pekerja Terdampak PPKM
Nama Media detik.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5688889/kemnaker-harap-bsu-jadi-
bantalan-sosial-pekerja-terdampak-ppkm
Jurnalis Angga Laraspati
Tanggal 2021-08-19 22:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Jadi dari fakta tersebut tentunya
pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi negatif ini bisa kita hindari, minimal
bisa kita kurangi, baik melalui bantuan pemerintah ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar
perusahaan dan pekerja/buruh tetap dapat melakukan proses produksi
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tentunya kita sangat berharap apa
yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan sosial, utamanya bagi pekerja yang
terdampak kebijakan PPKM ini
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sehingga BSU jangan sampai
menjadikan duplikasi penerima. Oleh karena itu, penerima BSU tidak akan menerima program
Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pemerintah
Usaha Mikro (BPUM)
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Ini kalau clean dan clear bisa dikawal
dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020 dan tentunya
akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU
positive - Surya Lukita (Sesditjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kalau di Kemnaker kami
menyiapkan website resmi yaitu bsu.kemnaker.go.id. Jadi di kanal ini bapak/ibu bisa mengecek
apakah NIK-nya terdaftar sebagai penerima BSU, bahkan apakah BSU-nya telah tersampaikan
ke rekening penerima BSU atau belum, bisa dicek di kanal ini
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan
berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah
Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan non esensial,
sebanyak 24,66% pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72% berpotensi dirumahkan.
Untuk itu pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sosial.
61
