Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 60
Tak hanya pekerja dan buruh, sebut dia, BSU juga membantu pengusaha mempertahankan
kelangsungan usahanya selama masa pandemi Covid-19, khususnya selama PPKM.
Berdasarkan data Kemenaker, Anwar menjelaskan, terdapat 24,66 persen pekerja atau buruh
yang memiliki potensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 23,72 persen berpotensi
dirumahkan.
Adapun para pekerja tersebut berada pada kategori sektor kritikal, esensial, dan nonesensial
yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah Jawa dan Bali.
“Jadi dari fakta tersebut sudah pasti pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi
negatif ini bisa dihindari. Minimal dapat dikurangi, baik melalui bantuan pemerintah maupun
bantuan-bantuan sosial lainnya,” imbuh Anwar.
Dengan intervensi dari semua pihak, sebut dia, maka perusahaan serta pekerja atau buruh tetap
dapat melakukan proses produksi.
Terapkan prinsip clear and clean
Selain memaparkan aturan baru, Anwar menyatakan, pihaknya juga berupaya agar penyaluran
BSU 2021 lebih tepat sasaran.
Salah satu upaya tersebut ia lakukan dengan menerapkan prinsip clear and clean, yakni clear
dari sisi regulasi dan clean dari sisi data.
Adapun penerapan itu bertujuan agar pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi lain
serta tidak terjadi duplikasi data.
“Dengan begitu BSU tidak akan dijadikan duplikasi penerima. Oleh karenanya, penerima BSU
tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan
(PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM),” ujarnya.
Dalam pendataan itu, Anwar mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai sumber data calon penerima
BSU.
“Kalau clean dan clear bisa dikawal dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih
baik dari tahun 2020. Hal ini akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan
bantuan BSU,” jelasnya.
Mekanisme penyaluran BSU
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker Surya Lukita Warman mengatakan, dana BSU 2021
bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen PHI-JSK Kemenaker Tahun
Anggaran (TA) 2021.
“Adapun untuk mekanisme penyaluran BSU memiliki beberapa aturan tertentu, yaitu Kemenaker
akan meminta data calon penerima BSU ke BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Kemudian, lanjut dia, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi data dan pengelompokan
rekening, sebelum diserahkan ke Kemenaker.
Setelah diserahkan, Kemenaker melalui Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang)
melakukan check and screening, seperti kesesuaian data, kelengkapan format data, duplikasi
data dan pemadanan data dari penerima Kartu Prakerja, BPUM, atau PKH.
59
