Page 63 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021

KEMNAKER HARAP BSU JADI BANTALAN SOSIAL PEKERJA TERDAMPAK PPKM

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan
berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah
Jawa dan Bali, dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial, dan non esensial,
sebanyak 24,66% pekerja atau buruh berpotensi ter-PHK dan 23,72% berpotensi dirumahkan.
Untuk itu pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sosial.

"Jadi dari fakta tersebut tentunya pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi
negatif ini bisa kita hindari, minimal bisa kita kurangi, baik melalui bantuan pemerintah ataupun
bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar perusahaan dan pekerja/buruh tetap dapat melakukan
proses produksi," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).

Dalam pidato di webinar 'Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi COVID-19: Pembelajaran dan
Sosialisasi' yang diselenggarakan oleh TNP2K, hari ini. Anwar menjelaskan bantuan subsidi upah
(BSU) tahun 2021 adalah salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor
ketenagakerjaan.

Anwar menjelaskan BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja/buruh, serta membantu pengusaha mempertahankan
kelangsungan usahanya selama masa pandemi COVID-19, khususnya di masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam pelaksanaannya, BSU tahun 2021 juga memiliki sejumlah perbedaan dengan tahun 2020.
Adapun perbedaan BSU 2021 dengan 2020 dapat dilihat dari pertama sisi cakupan yang di tahun
2020 BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak pandemi. Sedangkan BSU
tahun 2021 hanya menyasar wilayah dengan PPKM level 3 dan level 4 sesuai Inmendagri Nomor
22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

Kedua, Batasan upah/gaji penerima BSU yang pada tahun 2020, upah/gaji maksimal penerima
BSU adalah Rp5 juta. Sedangkan tahun 2021, upah/gaji maksimal adalah Rp3,5 juta, atau sesuai
UMK/UMP dengan dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah yang UMP/UMK-nya di
atas Rp3,5 juta.

"Tentunya kita sangat berharap apa yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan
sosial, utamanya bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM ini," tutur Anwar.

Selain itu, Anwar menuturkan pihaknya juga berupaya agar penyaluran BSU tahun ini lebih tepat
sasaran. Salah satunya dengan menerapkan prinsip clear and clean, yakni clear dari sisi regulasi
dan clean dari sisi data.

Tujuannya adalah pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi lain, serta tidak terjadi
duplikasi data.

"Sehingga BSU jangan sampai menjadikan duplikasi penerima. Oleh karena itu, penerima BSU
tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan
(PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM)," terangnya.

Pada sisi data ini, lanjut Anwar, pihaknya terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
sebagai sumber data calon penerima BSU.

"Ini kalau clean dan clear bisa dikawal dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih
baik dari tahun 2020 dan tentunya akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk
mengimplementasikan bantuan BSU," jelasnya.

62