Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 214
Judul UU Cipta Kerja Upaya Efektif Penyederhanaan Regulasi
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-06-09 05:34:00
Ukuran 115x191mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 5.750.000
News Value Rp 17.250.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker), dimana keberadaan UU tersebut
diyakini sangat membantu dunia usaha. UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi yang selama
ini tumpang tindih sehingga menghalangi investasi. Dengan lancarnya dunia usaha, termasuk
investasi, maka sektor ekonomi di negeri ini pasti akan meningkat. Presiden Joko Widodo dalam
forum APEC CEO Dialogues 2020 mengatakan, pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta
Kerja dengan menyederhanakan regulasi dari 79 undang-undang menjadi satu undang-undang.
Tujuannya untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas.
UU CIPTA KERJA UPAYA EFEKTIF PENYEDERHANAAN REGULASI
Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker), dimana keberadaan UU tersebut
diyakini sangat membantu dunia usaha. UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi yang selama
ini tumpang tindih sehingga menghalangi investasi. Dengan lancarnya dunia usaha, termasuk
investasi, maka sektor ekonomi di negeri ini pasti akan meningkat.
Presiden Joko Widodo dalam forum APEC CEO Dialogues 2020 mengatakan, pengesahan
Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi dari 79 undang-
undang menjadi satu undang-undang. Tujuannya untuk menciptakan iklim berusaha dan
investasi yang berkualitas.
Menurut Presiden, pembenahan regulasi dan birokrasi dilakukan agar perekonomian tumbuh.
Terutama di masa-masa sulit yang terjadi saat ini. UU Ciptaker membuka pintu seluas-luasnya
bagi para pengusaha dan investor untuk masuk ke tanah air dengan cara baru.
Cara baru yang dimaksud Presiden adalah memangkas regulasi yang tumpang tindih melalui UU
Ciptaker. Selain pemangkasan regulasi, UU Ciptaker juga memotong rantai birokrasi perizinan
yang berbelit dan memberantas pungutan liar yang menghambat usaha serta investasi.
213
