Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021
P. 210

MALAYSIA DEPORTASI & REKALIBRASI PULUHAN RIBU TKI SAAT PANDEMI

              Di tengah pandemi Covid-19, Malaysia menerapkan dua kebijakan terkait TKI atau PMI (Pekerja
              Migran  Indonesia),  yakni  deportasi  dan  rekalibrasi.  Menurut  Duta  Besar  RI  Hermono,  dalam
              waktu dekat ini deportasi akan dikenakan terhadap 7.200 PMI yang berada di sejumlah tahanan
              imigrasi di seluruh Malaysia. Pihak KBRI dan Malaysia tengah merundingkan biaya pemulangan
              mereka yang masa tahanannya sudah habis itu.

              "Selepas masa lockdown, 310 orang diantaranya akan mendapat prioritas kepulangan pada 16
              hingga 18 Juni mendatang. Mereka adalah kelompok rentan antara lain orang tua, perempuan,
              anak-anak, dan orang sakit selain Covid," papar Hermono dari Kuala Lumpur kepada Tim Blak-
              blakan, Selasa (8/6/2021). Di luar itu, ada juga WNI yang masa tahanannya sudah habis lalu
              pulang ke tanah air dengan biaya sendiri. Kepada mereka KBRI khusus menanggung biaya tes
              PCR.

              Selain  deportasi,  Malaysia  juga  menerapkan  kalibrasi  yakni  mempermudah  pemulangan  PMI
              yang  tak  punya  izin  kerja  dan  tinggal.  Program  ini  akan  berjalan  hingga  Juni  dan  tengah
              diupayakan agar bisa diperpanjang karena masih ada puluhan ribu PMI yang ingin pulang.

              Sejak pertengahan November 2020, kata Hermono, ada sekitar 44.000 PMI yang pulang secara
              mandiri.  Sementara  PMI  yang  sudah  mendapat  izin  pulang  lewat  program  Kalibrasi  sudah
              tercatat sebanyak 51 ribu orang. "Masih ada sekitar 50 ribu PMI yang ingin pulang karena kondisi
              ekonomi di Malaysia juga sedang berat, tapi izin sudah habis," kata Hermono.

              Kepada mereka yang pulang lewat program kalibrasi, Malaysia mengenakan denda lebih ringan,
              cuma 500 ringgit (Rp 1,7 juta). Kalau di luar kalibrasi dendanya mencapai 3.100 ringgit (Rp 10
              juta).

              "Saya berharap pandemi ini menjadi momen untuk memperbaiki perlingungan terhadap PMI kita
              di Malaysia, juga perbaikan di tanah air agar yang berangkat melalui prosedur yang benar," kata
              Hermono yang pernah menjadi Sekretaris Utama BNP2TKI.

              Terkait isu bahwa Malaysia mendapatkan kuota haji hingga 10 ribu Jemaah di tengah pandemi
              ini, Dubes Hermono memastikan kuota dimaksud hingga kemarin belum diberikan Arab Saudi.
              Sebab angka harian Covid di Malaysia masih tergolong tinggi, apalagi sejak awal Juni hingga 14
              Juni masih diberlakukan lockdown.

              "Saya pastikan sampai detik ini kuota itu belum diberikan ke Malaysia. Info lain yang saya dapat,
              Brunei sudah memastikan tak akan mengirim Jemaah haji tahun ini," kata Hermono.

























                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215