Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2021

ketenagakerjaan. "Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha
dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan
untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker
Ida pada forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021).

MENAKER IDA MINTA DUKUNGAN ILO ATAS KEBIJAKANNYA TANGANI DAMPAK
PANDEMI COVID-19

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta dukungan Organisasi Buruh
Internasional (International Labour Organization/ILO) atas berbagai upaya yang telah dilakukan
Pemerintah Indonesia dan stakeholders dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di sektor
ketenagakerjaan.

"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani
dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa
yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," kata Menaker Ida pada forum
Konferensi Perburuhan Internasional secara daring, Senin (7/6/2021).

Menaker Ida menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak Covid-19,
Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi
untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan
untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta
pekerja informal.

Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja
dan meningkatkan investasi asing dan domestik. Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah
dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global.
Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari
masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi,
keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin
dinamis/fleksibel.

"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan
dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan
kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," kata Menaker Ida.

Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat
pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa.

"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan
meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan
keluarganya," ujarnya.

Kedua, dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja.

Menaker Ida mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama
stakeholder ketenagakerjaan, seperti memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerjasama
Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola
dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.
49